PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru setiap akhir pekan, khususnya hari Jumat, terus menjadi perhatian serius. Kebijakan ini bukan sekadar memberi kelonggaran bekerja dari rumah, tetapi juga diuji efektivitasnya agar tetap sejalan dengan pelayanan publik yang optimal.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, menegaskan bahwa skema WFH diterapkan secara bergiliran. Langkah ini diambil agar roda pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat, meskipun sebagian pegawai bekerja dari luar kantor.
"Yang paling penting, WFH ini tidak mengganggu pelayanan publik kita. Makanya digilir WFH-nya," ujar Markarius, Senin (13/4/2026).
Baca Juga: 75 Persen Pegawai Disdikpora Kampar WFH, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal
Di balik fleksibilitas tersebut, Pemko tetap melakukan evaluasi. Tidak hanya soal efisiensi energi yang menjadi tujuan awal, tetapi juga menyangkut kinerja pegawai selama bekerja dari rumah. Sejumlah catatan muncul, terutama terkait ukuran produktivitas dan pengawasan kerja.
Markarius menekankan bahwa WFH bukan berarti bebas tanpa kontrol. Setiap pegawai tetap harus memiliki tugas yang jelas, lengkap dengan laporan penyelesaian pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Ia pun meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengambil peran aktif dalam mengawasi bawahannya. Pengawasan dianggap kunci agar WFH tidak menurunkan kualitas kerja ASN.
Baca Juga: Korban Kebakaran Pulau Kijang Terima Bantuan
"Kita tetap kawal WFH ini. Kepala OPD sudah kita minta mengawal masing-masing pegawainya," tegasnya.
Dengan pola bergiliran dan pengawasan yang diperketat, Pemko Pekanbaru berharap kebijakan WFH tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Editor : Rinaldi