Fraksi Gerindra Kampar Soroti Kelangkaan Pupuk  

Kamaruddin • Dipublikasikan Rabu, 28 Oktober 2026 | 09:58 WIB
RISTANTO. (JPG)
RISTANTO. (JPG)

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kampar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar untuk memprioritaskan penanganan kelangkaan pupuk subsidi bagi petani serta meningkatkan fasilitas kesehatan di Kecamatan Tapung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. 

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kampar Ristanto menegaskan, penyusunan APBD tidak boleh sekadar berorientasi pada penyusunan angka dan alokasi ang­garan, melainkan harus mampu memberikan solusi nyata atas persoalan yang dihadapi masyarakat di la­pangan. 

Aspirasi tersebut disampaikan Ristanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang dipimpin Ke­tua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Senin (26/10).  

Baca Juga: Saksi Sebut Marjani Gunakan Kode saat Minta Uang

Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, laporan panitia khusus (pansus), serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kampar Tahun 2026.

Dalam pandangan umumnya, Ristanto menyoroti keluhan para petani di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, terkait kelangkaan pupuk subsidi. Meski petani telah menyu­sun dan mengajukan kebutuhan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), realisasi pupuk subsidi yang diterima masih jauh dari cukup. 

Kondisi tersebut memaksa petani membeli pupuk nonsubsidi dengan harga relatif tinggi demi menjaga kelangsu­ngan tanaman. Akibatnya, biaya produksi membengkak dan menggerus pendapatan petani saat panen.

Baca Juga: Hanura Siapkan Strategi Berbasis Sains Menangkan Pemilu 2029

“Petani sudah mengajukan kebutuhan pupuk melalui RDKK, tetapi reali­sasi yang diterima masih kurang. Mereka akhirnya harus membeli pupuk industri. Setelah hasil panen dikurangi biaya produksi, hasilnya belum tentu memberikan keuntungan yang layak,” ujar Ristanto.

Ia menambahkan, produksi padi dalam kondisi normal umumnya mencapai 4 hingga 5 ton per hektare. Namun, jika pasokan pupuk terhambat, hasil panen berpotensi merosot tajam. Oleh karena itu, Gerindra meminta Pemkab Kampar dan instansi terkait mengevaluasi alur penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Selain sektor pertanian, Fraksi Gerindra juga menyuarakan aspirasi masyarakat dan tokoh lokal di Kecamatan Tapung yang menginginkan adanya peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Golkar Dukung Program Pemko Majukan Pekanbaru

Warga berharap salah satu puskesmas di kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe C guna mempermudah akses rujukan medis. “Kami diminta menyampaikan kepada kepala daerah bahwa masyarakat berharap fasili­tas kesehatan di Tapung ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C,” ungkapnya.

Meski demikian, Ristanto mengingatkan agar Pemkab Kampar melakukan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga medis, penganggaran, hingga regulasi perundang-undangan sebelum merealisasikan usulan tersebut.(gem)

Laporan KAMARUDDIN, Bangkinang

 

Editor : Arif Oktafian
kelangkaan pupuk subsidi gerindra kampar dprd kampar