PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - MAKAN Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan beberapa bulan. Tujuannya mulia, menekan angka stunting atau tengkes, membantu pemenuhan gizi anak sekolah, serta meringankan beban ekonomi masyarakat kecil. Namun, dalam pelaksanaannya muncul banyak persoalan serius.
Kasus keracunan massal terjadi di berbagai provinsi, termasuk di Riau. Puluhan siswa di Indragiri Hilir dan Kampar mengalami mual-mual, muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit diduga keracunan makanan usai menyantap menu MBG yang diberikan. Kondisi itu menimbulkan trauma bagi anak dan orang tua. Kualitas dan keamanan makanan dipertanyakan, mulai dari standar dapur hingga distribusi.
Tak hanya itu, isu halal terkait wadah makanan (ompreng) impor juga menimbulkan keresahan umat. Transparansi dan keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) dipertanyakan. Banyak kritik bahwa dapur MBG justru dikuasai ‘’pemain besar’’, sementara UMKM tersisihkan. Pengawasan pemerintah masih dianggap lemah, meski Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah turun tangan.
Di Pelalawan, MBG telah berjalan di beberapa sekolah sejak dua bulan lalu, khususnya di wilayah Kecamatan Pangkalankerinci. Sebagian masyarakat menolak program ini karena dinilai memberikan dampak negatif sehingga diminta untuk dikaji ulang. Namun, sebagian warga menilai program ini memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi warga.
Wali murid mengaku jika anaknya enggan memakan menu dari program MBG karena tidak sesuai dengan selera para siswa selama ini. “Anak saya tidak mau makan yang dikasi di sekolah. Karena sudah pernah dicoba, rasanya nggak sesuai,” terang Rudianto, salah seorang wali murid, Jumat (3/10).
Diungkapkan Rudi, anaknya tetap meminta untuk membawa bekal ke sekolah, baik berisi nasi maupun cemilan. “Mubazir jadinya. Karena tak termakan akhirnya terbuang. Perlu dievaluasi lagi program MBG ini,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Anton Sikumbang, salah seorang pemilik kantin sekolah yang mengaku sepi pembeli dampak adanya program MBG tersebut. “Ya, biasanya sebelum ada program MBG ini, dagangan saya banyak dibeli siswa. Tapi, sejak ada program MBG dagangan saya sepi pembeli. Paling kalau pun ada, jumlah pembelinya bisa dihitung jari. Yakni hanya sebanyak 6 pembeli,” bebernya.
Dijelaskan Anton bahwa, sehari-harinya, ia menyiapkan makanan yakni pecel lele dengan harga Rp12 ribu per porsi. Sebelum adanya program MBG, dagangannya laku minimal 50 porsi.
“Program MBG ini tentunya jelas sangat merugikan kami sebagai pedagang kecil. Dagangan kami jadi sepi pembeli. Tentunya jika program ini terus berlanjut, pedagang kecil seperti kami akan mengalami kesulitan ekonomi,” tuturnya.
Anton berharap agar program ini dapat dikaji ulang oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun demikian, jika program ini tetap dilanjutkan, diharapkan dapat melibatkan pedagang yang berada di lingkungan sekolah.
“Jadi, libatkan pedagang di dalam lingkungan sekolah. Karena selama ini para siswa melakukan transaksi dengan kami. Dan kami juga tahu seperti apa makanan dan minuman yang diminati siswa,’’ ujarnya.
“Artinya, jika program ini dilanjutkan, setidaknya masing-masing pedagang di dalam lingkungan sekolah diberikan kesempatan untuk menyediakan menu makanan bagi siswa. Misalnya, pedagang A diberi jatah menyediakan buah-buahan. Dan pedagang B diberi jatah menyediakan sayur. Serta pedagang C menyediakan lauk pauk. Sehingga program MBG ini dapat memberikan manfaat bagi kami pedagang kecil untuk mencari nafkah,” harapnya.
Di tempat terpisah, Penjabat Sekretaris (Pj) Sekdakab Pelalawan, Tengku Zulfan mengakui bahan keluhan terkait menu makanan dalam program MBG. Mulai dari rasa hingga standar menu makanan.
Hanya saja sampai saat ini belum ada kasus keracunan makanan MBG di Pelalawan seperti daerah lain. “Alhamdulillah sampai sekarang belum ada kasus keracunan maupun masalah kesehatan bagi siswa penerima manfaat MBG ini,” ujar Zulfan.
Pemkab Pelalawan, lanjut Zulfan, telah menyampaikan seluruh keluhan program MBG di Pelalawan saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu di Pemprov Riau. “Dan pelaksana program MBG berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang muncul,” sebutnya.
Salah seorang pelaksana program MBG, Ketua Yayasan Harapan Bunda Pelalawan dr Biran Afandi Yusriono MH mengatakan , program MBG di Kabupaten Pelalawan telah memberikan dampak signifikan kepada masyarakat sekitar.
Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan dan ekonomi terutama pada masyarakat. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, program MBG juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ungkapnya.
Kasus Keracunan di Kampar Jadi Evaluasi Serius
Belasan siswa di SDN 006 Langgini diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG pada Kamis (28/8). Sedikitnya 18 siswa mengalami gejala mual dan muntah dua di antaranya dirawat di rumah sakit.
Kasus serupa juga terjadi di SDN 005 Langgini, di mana 16 siswa mengalami gejala yang sama sehari setelah kejadian di SDN 006. Kepala SDN 006 Langgini, Ema Astuti, menyebutkan, sekolah telah membentuk tim pengawas di setiap kelas untuk memeriksa kelayakan makanan sebelum dibagikan.
“Kami ingin ada kesepahaman antara sekolah, penyelenggara MBG, dan orang tua soal standar kebersihan dan gizi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Sementara Kepala SDN 005 Langgini, Yufrizal Rasyid, menduga penyebab keracunan berasal dari nasi goreng yang disimpan terlalu lama. “Mungkin nasi sudah dimasak Subuh lalu disimpan dalam wadah tertutup rapat hingga menimbulkan bau asam. Tapi kami bukan ahli gizi, ini baru dugaan,” jelasnya.
Pengelola SPPG Bangkinang Kota, Indra Noval, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan kesiapannya bertanggung jawab. “Tidak ada unsur kesengajaan. Namun kami akui ada kelalaian teknis, terutama pada minggu pertama pelaksanaan program,” katanya.
Indra menyebut, pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari bahan baku, teknik memasak, hingga sistem distribusi agar makanan tetap segar dan higienis. Pihak SPPG juga berjanji membantu perawatan siswa terdampak dan melakukan kunjungan ke keluarga korban.
Ahli gizi SPPG Bangkinang Kota, Umul Khairiyah, menjelaskan bahwa insiden terjadi karena proses memasak dilakukan terlalu dini, sehingga memengaruhi kualitas makanan. “Ke depan, pengawasan akan diperketat mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan MBG dengan memperkuat struktur pelaksana hingga ke tingkat kecamatan.
Langkah ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kecamatan kepada seluruh camat se-Kabupaten Kampar dalam Rapat Kerja Satgas MBG yang digelar di Aula Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Selasa (14/10).
Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Bupati Misharti, menjelaskan, pembentukan tim pengawas di tingkat kecamatan sangat penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah.
“Satgas kabupaten tidak mungkin menjangkau seluruh desa. Karena itu, peran camat sebagai Ketua Satgas MBG di tingkat kecamatan menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Misharti.
Misharti menambahkan, target pembangunan SPPG di Kampar mencapai 79 titik, dengan 38 di antaranya telah beroperasi. Tahun ini, Pemkab Kampar juga berencana menambah 10 titik SPPG baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dr Asmara Fitrah Abadi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Satgas Kecamatan dan Puskesmas dalam menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.
“Satgas yang diketuai camat, didukung Kapolsek, Danramil, serta kepala desa bertugas memastikan legalitas dan higienitas SPPG, memantau proses penyiapan makanan hingga menangani potensi kasus keracunan,” jelas Asmara.
Sejumlah wali murid meminta agar menu dievaluasi secara berkala. Menurut Ade, salah satu wali murid di Kecamatan Bangkinang, evaluasi penting agar makanan yang disajikan benar-benar digemari anak-anak.
“Misalnya ketika disajikan ikan patin, banyak siswa yang tidak mau memakannya. Kalau tidak disukai, makanan bergizi itu malah terbuang,” ujarnya.
Keracunan di Inhil
Di Indragiri Hilir (Inhil), tepatnya di Tembilahan juga sempat terjadi insiden yang cukup menimbulkan perhatian serius setelah puluhan anak-anak mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun puluhan anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan ini sempat dilarikan ke RSUD Puri Husada dan Puskesmas.
Dari kejadian itu, Dinas Kesehatan melakukan uji mikrologi melalui Balai Kekarantinaan Kesehatan bersama Laboratorium Daerah dan ditemukan bakteri Escherichia Coli (E. coli) pada sampel mi, sayuran, dan orak-arik telur.
Sedangkan dari sampel muntahan pasien atau pelajar, mengandung bakteri koliform, namun bukan jenis bakteri berbahaya yang menimbulkan gangguan serius secara patofisiologis. Hingga saat ini SPPG Kembang yang menyalurkan MBG tersebut masih diberhentikan sementara waktu dengan batas waktu yang belum diketahui. Daud, Humas SPPG di Tembilahan menjelaskan, MBG yang disalurkan kepada para pelajar tentunya sudah melalui tahap verifikasi dan makanan yang bergizi. “Koki tentu sudah bersertifikat dan kendaraan khusus untuk operasional tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang lain, untuk menjaga kesterilan makanan,”ujar Daud.
Untuk menjaga dan memastikan makanan yang diberikan tetap terjaga kualitasnya, Pemkab Inhil melalui Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan SE untuk keterlibatan guru dalam pengawasan. Dalam surat edaran tersebut pihak sekolah diminta untuk melakukan uji organoleptik atau evaluasi kualitas MBG yang disalurkan dari SPPG.
“Hal ini bentuk kerja sama pemerintah melalui dinas pendidikan agar sekolah ikut membantu melakukan pengawasan, salah satunya menyampaikan ke anak-anak sebelum mengkonsumsi MBG diminta cuci tangan terlebih dahulu,” ujar Kadisdik Inhil Abdul Rasyid melalui Sekretaris Fauzan Amrullah.
Hingga saat ini sebanyak 37.342 pelajar yang telah menikmati program MBG. Penerima MBG ini tersebar di 148 titik sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat SD sederajat hingga SLTA sederajat. Sementara, dari 24 unit SPPG, sudah 19 unit yang telah beroperasi di 20 kecamatan.
Wakil Kepala MA Sabilal Muhtadin, Dzulkifli menyambut baik makanan bergizi gratis yang diberikan pemerintah kepada para pelajar. “Kami berharap kualitas terus terjaga dan gizi pelajar dapat terpenuhi dari MBG ini,”ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Plt Kepala SMPN 1 Tembilahan Hulu Sarmalis. “MBG ini tujuannya untuk memberikan gizi kepada anak-anak, jadi kami berharap kualitas makanan yang diberikan ke pelajar terus terjaga,” harapnya.
Wabup Kuansing Menilai Belum Maksimal
Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Muklisin mengatakan, program MBG belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pemerintah. Baik pelaksanaannya maupun pemberian makan di lapangan. “Terkadang ada, terkadang tidak. Jadi belum maksimal. Dapur penyedia pemenuhan gizi pun masih sangat minim,” ujarnya.
Dari besaran anggaran untuk memberi makan gizi gratis per anak dinilainya belum akan mampu untuk mencapai pemenuhan gizi anak. Padahal, dikatakannya, setiap daerah memiliki standar yang berbeda.
Diketahui di PAUD sampai kelas IV SD hanya dianggarkan Rp13.000 untuk menu per orang. Sementara untuk kelas V sampai SMA sederajat, anggaran yang disediakan Rp15.000 per anak. Dari anggaran itu, tidak semua untuk penyiapan menu makan anak. Tetapi ada biaya-biaya lainnya.
Sehingga Wabup menegaskan untuk mencapai menu makan bergizi di wilayah Kuansing, dana sebesar itu tidaklah mencukupi. “Kalau standar di Kuansing itu Rp20.000 per anak. Kalau di daerah lain mungkin ada yang lebih tinggi,” ujarnya.
Karena itu, program ini harus dikaji ulang, baik anggaran maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Muklisin menegaskan daerah hanya memfasilitasi dan pembinaan. Misalnya, soal data murid yang menjadi calon penerima, dan pembinaan di lapangan.
“Kalau mereka (SPPG MBG) atang meminta pandangan pemerintah daerah, kita siap bantu berikan pendapat. Seperti beberapa waktu lalu tim pelaksana MBG di Kuansing meminta pendapat kita. Sementara pelaksanaan di lapangan, daerah tidak dilibatkan, “ ujarnya.
Di Indragiri Hulu (Inhu), MBG dinilai belum maksimal. Saat ini baru berjalan di 39 sekolah pada tingkat PAUD hingga SMA sederajat di daerah itu. Sementara untuk total SD negeri ada 313 dan SMP negeri sebanyak 87 sekolah. Artinya, belum sebanding jumlah sekolah yang ada dengan penerima manfaat.
Bupati Kabupaten Inhu, Ade Agus Hartanto mengatakan belum mengetahui secara rinci pelaksanaan MBG di daerahnya. “Belum dapat diketahui jumlah siswa penerima manfaat tersebut. Pemerintah Kabupaten Inhu pada prinsipnya mendukung program unggulan pemerintah pusat seperti MBG,” ujarnya.
Kepala Disdikbud Kabupaten Inhu, Kamaruzzaman mengatakan, untuk mengetahui perkembangan program MBG, dapat dilakukan melalui instansi vertikal. “Kami hanya bisa mengetahui perkembangan program MBG di Kabupaten Inhu melalui koordinasi dengan instansi vertikal,” ucapnya singkat.
Di tempat terpisah, Kepala SDN 004 Belilas Kecamatan Seberida, Aspitory mengatakan awalnya siswa agak aneh dan kurang suka dengan menu yang disajikan. ‘’Namun lama-kelamaan, akhirnya siswa mulai terbiasa,” jelasnya.
Pemko Pekanbaru Siapkan Strategi Optimalisasi
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan program MBG. Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan Pemko Pekanbaru siap bergerak cepat mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan pusat dengan memperkuat koordinasi lintas OPD (organisasi perangkat daerah). Bersama OPD, kami juga rutin untuk memantau dapur-dapur MBG. Dengan demikian, pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pekanbaru,” jelas Agung.
Wako juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rencana kerja terintegrasi, termasuk penguatan data penerima manfaat MBG. Hal itu diyakini menjadi dasar agar setiap anak sekolah yang berhak dapat benar-benar menerima manfaat program.
Agung Nugroho memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dan sejauh ini makanan yang dikonsumsi para siswa aman karena dilakukan pengawasan melekat. “Kami melaksanakan satu bulan sekali pengecekan bersama dengan BPOM agar makanan yang diberikan sudah aman. Sampai hari ini masih berjalan baik,” ujarnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan program yang sudah berjalan sembilan bulan ini, belum ada anak-anak yang mendapatkan MBG ini keracunan. “Dari awal kami sudah melakukan antisipasi, melakukan sosialisasi, dan juga memantau berkala bersama BPOM dan pihak terkait,” terang Agung.
Ia menuturkan, saat ini pemerintah kota tengah mempercepat pembangunan dapur umum MBG. Hal ini agar memperluas cakupan siswa penerima manfaat MBG. Agung mendorong agar tidak hanya para siswa yang sekolahnya di tengah kota saja mendapatkan MBG. Namun, anak-anak sekolah yang berada di pinggiran kota juga harus merasakan manfaat MBG ini.
“Karena saat ini banyak di perkotaan. Sangat banyak kali permintaan dari orangtua murid, sekolah, karena program ini benar-benar meringankan orangtua murid. Artinya berdampak positif,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendriyanto, turut menegaskan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan MBG. “Apa yang diinstruksikan pemerintah pusat tentu harus dijalankan. Kita juga turut memantau prosesnya di dapur umum. Artinya ada cek dilabotorium sebelum dikirim ke sekolah. Kita juga koordinasi dengan UKS di sekolah,” tambahnya.
Siswa Antusias
Salah satu siswa SDN 191 Pekanbaru merasa senang mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari. Sejak adanya program ini, ia lebih sering menikmati makan siang di sekolah ketimbang di rumah. “Jatah makan biasanya dibagikan setelah azan Zuhur. Menu yang disajikan pun bervariasi, mulai dari nasi, ayam, sayur, buah, hingga terkadang ditambah susu kotak,” ungkap Ria.
Hal serupa dirasakan Tarisna, siswi SMPN 42 Pekanbaru. Ia mengaku gembira dengan adanya program ini. “Enak-enak lauknya tiap hari, ada ayam goreng, sayur, dan buahnya,” ucapnya.
Targetkan 53 Dapur MBG Terpenuhi di Rohil
Di Rokan Hilir (Rohil), pelaksanaan MBG berlangsung dengan baik. Sejauh ini tak ada kasus seperti keracunan pada siswa, maupun keluhan dari orang tua siswa. Salah seorang wali murid, Irfan menuturkan dirinya menilai MBG di sekolah telah berjalan dengan baik.
“Kalau dilihat baik-baik saja, sejauh ini tak ada masalah,” kata wali siswa di SDN 01 Bagan Kota ini, Jumat (10/10). ’Namun terangnya berdasarkan apa yang disampaikan anaknya, kadang-kadang makanan yang disiapkan habis dimakan kadang tidak. “Namanya juga anak-anak, kadang mereka suka, kadang tidak,” katanya.
Dari pantauan Riau Pos ke sejumlah sekolah, terpantau program tersebut berjalan lancar. Makanan diantarkan mengunakan mobil khusus, pada pagi menjelang waktu istirahat siswa. Sementara setelah makan, wadah dikumpulkan di bagian selasar depan sekolah untuk menunggu diambil kembali oleh pihak pengelola dalam hal ini dari SPPG.
Wabup Rohil Jhony Charles BBA MBA menegaskan pelaksanaan MBG sejauh ini perlu ditingkatkan terutama untuk jumlah dapur di daerahnya masih menghadapi keterbatasan sarana. “Dari total 64 dapur yang diperlukan, saat ini baru 14 dapur yang beroperasi,” terang Jhony Charles, baru-baru ini.
Di Meranti Terus Diperluas
MBG di Kepulauan Meranti kembali menggeliat. Setelah sempat tersendat selama sepekan karena pergantian pejabat pengelola, kini program unggulan nasional itu kembali beroperasi dan bahkan sedang dipacu perluasannya ke pelosok daerah.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kepulauan Meranti, Suryani, menyebutkan tujuh SPPG kini telah beroperasi aktif. Cakupannya meliputi penerima manfaat di tiga kecamatan yakni Tebingtinggi sebanyak 24 sekolah, Rangsang Barat 4 sekolah, dan Merbau 9 sekolah, dengan total 7.905 penerima manfaat.
“Jumlah ini belum final. Dalam waktu dekat, lima SPPG tambahan akan segera kami aktifkan,” ujar Suryani optimistis, Rabu (15/10). Namun ia tak menampik sebelumnya, satu SPPG di Kecamatan Tebingtinggi sempat tidak beroperasi hingga program MBG di beberapa sekolah terhenti sementara.
Penghentian tersebut disebabkan proses pergantian Kepala Satuan SPPG serta peralihan sistem virtual account sesuai ketentuan baru dari BGN pusat. “Langkah penundaan diambil untuk menghindari potensi kesalahan administrasi. Begitu sistem virtual account dialihkan ke pejabat baru, program langsung kami jalankan kembali,” terangnya.
Suryani menambahkan, perubahan sistem keuangan program MBG dari model reimburse (dana talangan) menjadi virtual account langsung adalah bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas. “Dulu yayasan harus talangi dulu belanja makan bergizi. Sekarang semua transaksi langsung terekam melalui sistem virtual account agar lebih akuntabel,” jelasnya.
109.317 Siswa di Siak
MBG sudah dimulai di Kabupaten Siak. Sebanyak 109.317 siswa dari kelompok belajar (KB)/SPS, sampai TK, SD, SMP dan SMA/SMK menenerima manfaat MBG dari 15 SPPG yang sudah beroperasi. Rata-rata satu dapur melayani 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat.
“Rata rata belum penuh, karena masih baru. Satu dapur SPPG saat ini baru melayani 1.000 sampai 1.500 penerima manfaat,” jelas Kepala Bapperida Kabupaten Siak, Budhi Yuwono.
Dikatakan Kadisdikbud Siak Fakhrurrozi, baru sebagian yang mendapatkan program ini. “Pemerima manfaat baru pelajar yang ada di Tualang, Kandis, Lubuk Dalam, Dayun, Mempura, Siak dan Sungai Apit,” jelasnya. Artinya, masih ada tujuh kecamatan lagi seperti Minas, Sungai Mandau, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Pusako, Bungaraya dan Sabak Auh.(amn/kom/dac/kas/wir/io/ayi/fad/mng/*2/das)
Editor : Arif Oktafian