PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Melati Kantor Gubernur, Pekanbaru, Selasa (21/10).
Gubri dalam pemaparannya menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda). Satgas tersebut juga didukung seluruh sekda kabupaten/kota se-Riau.
Pihaknya juga telah melakukan pengecekan rutin hampir setiap pekan ke sekolah-sekolah dan dapur-dapur penyedia MBG. “Respons masyarakat sangat baik. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan anak,” ujar Wahid.
Namun, pelaksanaan program ini tak lepas dari tantangan. Di awal program, hanya 50 persen siswa yang mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan. Setelah ditelusuri, sebagian besar anak mengeluh soal rasa.
“Saya minta dapur memperbaiki kualitas rasa. Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi ditulis saja dan dimasukkan ke dalam tempat makan, tidak perlu diumbar di media sosial,” tegas Wahid.
Program ini, menurut Wahid sangat membantu terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Masalah lain yang dihadapi, demikian Gubri adalah keterbatasan alat pengujian bahan pangan. Pada tahun 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida, 32 untuk formalin).
Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas pangan segar. Hingga kini, baru 15 SPPG yang menjalani pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar. Banyak bahan pangan lokal masih didatangkan dari luar provinsi, sehingga pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks.
Kasus keracunan pun sempat terjadi, akibat beberapa dapur memasak makanan sejak malam hari, yang kemudian basi saat disajikan keesokan harinya. “Prosedurnya seharusnya memasak pukul 02.00 sampai 05.00 WIB. Tapi pengawasan di lapangan masih lemah,” ungkap Wahid.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang menambahkan, di Pekanbaru saat ini terdapat sekitar 873 SPPG, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif. “Beberapa tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja optimal karena belum ada dapur. Ini harus disinkronkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran ahli gizi dan akuntan dalam setiap dapur. Menurutnya, ahli gizi tidak membuat menu nasional tunggal, melainkan berbasis kearifan lokal. “Ahli gizi dibutuhkan untuk menghitung komposisi kalori, karbohidrat, dan gizi seimbang. Sayangnya, tenaga ahli ini justru sulit dicari,” kata Dadang.
Polres Kampar Periksa Kelayakan Dapur Dalam upaya menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak, Tim Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Kampar melakukan pemeriksaan kelayakan dapur serta pengambilan sampel menu makanan di SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kampar, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Rabu (22/10).
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Bripka Indra Gunawan, Brigpol Herti Vira, dan Sri Rahma Yuni Sadri. Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan melalui PS Kasi Dokkes Bripka Indra Gunawan menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan menu makanan yang disajikan di SPPG memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi oleh anak-anak.
“Kami melakukan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa menu makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak,” ujar Bripka Indra. (sol/kom)
Editor : Rindra Yasin