PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau menyelenggarakan Rapat Pembahasan Kinerja 2026, Selasa (13/1/2026). Rapat ini sebagai upaya pengawasan notaris lewat Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Provinsi Riau.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menyebutkan, pihaknya bertekad memperkuat pengawasan terhadap notaris melalui evaluasi dan perencanaan kinerja MPDN.
Maka pada rapat itu, kata Rudy, fokus melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPDN sekaligus menyusun arah kebijakan dan peningkatan kinerja di tahun 2026.
''Komitmen kita terus mendukung peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas MPDN di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kita ingin mewujudkan tata kelola pengawasan notaris yang lebih baik dan berintegritas,'' tegas Rudy.
Pada rapat tersebut dihadiri semua perwakilan MPDN dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan. Masing-masing MPDN diminta menunjuk lima orang perwakilan untuk mengikuti rapat, guna memastikan pembahasan kinerja dapat berlangsung secara komprehensif dan representatif.
Dalam pelaksanaannya, rapat difokuskan pada pemetaan capaian kinerja sebelumnya, identifikasi tantangan yang dihadapi MPDN. Pada rapat itu juga dirumusan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Rudy menekankan, melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap notaris di wilayah Provinsi Riau. Maka sinergi antara Kanwil Kemenkum Riau dan MPDN menjadi poin penting yang terus harus diperkuat.
''Melalui Rapat Pembahasan Kinerja Tahun 2026 ini, kuta harapkan MPDN se-Provinsi Riau mampu menyusun langkah konkret yang selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Hukum, serta memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum dan pelayanan publik yang berkualitas,'' tegas Rudy.(end)
Editor : Edwar Yaman