PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kenotariatan merupakan pelayanan hukum yang sangat penting bagi masyarakat. Untuk memastikan layanan ini berjalan sesuai aturan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau Rudy Hendra Pakpahan turun langsung ke daerah.
Kali ini, Kamis (23/4/2026), Rudy Hendra bersama Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum turun ke Kabupaten Rokan Hilir.(Rohil). Ia ingin langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi layanan kenotariatan disana.
Kegiatan ini, sebut Rudy, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris guna memastikan pelayanan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Menuju Sanitasi Layak dan Merata, Kemenkum Riau Selaraskan Ranperbup Rohil
Pada kesempatan ini Ia turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Bidang Pelayanan AHU Dewi Sri Wahyuni, serta jajaran terkait.
Rudy Hendra mengatakan, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara Kantor Wilayah dengan para notaris guna memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Advokat Abdul Wahid Sorot BAP Saksi Seragam
''Kita melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, termasuk aspek administrasi, pelaporan, serta kepatuhan terhadap kewajiban jabatan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,'' ujarnya.
Selain itu, Rudy Hendra dan jajaran melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi notaris di wilayah Kabupaten Rohil. Diantaranya terkait pelaporan bulanan, pengelolaan protokol notaris, serta pemahaman terhadap layanan Administrasi Hukum Umum.
Evaluasi ini, kata Rudy Hendra, menjadi dasar dalam merumuskan langkah pembinaan yang lebih efektif ke depan.
Hasil kegiatan menunjukkan masih perlunya peningkatan kedisiplinan dalam penyampaian laporan bulanan oleh notaris, serta penguatan pembinaan terkait kewajiban administratif.
Selain itu, diperlukan optimalisasi koordinasi antara Kantor Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), serta peningkatan pemahaman notaris terhadap layanan AHU, termasuk pemanfaatan sistem AHU Online.
Rudy Hendra berharap, kegiatan ini mampu mendorong peningkatan kualitas layanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Baca Juga: Kejurda Futsal Piala Gubernur Riau 2026 Bergulir, Juara Bertahan Tertahan
Ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pengawasan dan pembinaan di wilayah.
Editor : M. Erizal