PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi serta seluruh pimpinan tinggi pratama (PTP) di lingkungan Pemprov Riau serta Forkopimda Riau.
Usai kegiatan, Sekda Riau menyampaikan bahwa secara umum indikator makro pembangunan daerah menunjukkan capaian positif. Meski demikian, terdapat satu indikator yang mengalami penurunan, namun telah diantisipasi melalui intervensi melalui perencanaan program.
Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemkab Kampar Intensifkan Pemeliharaan Jalan dan Drainase
“Sebagian besar indikator kita sangat baik. Satu saja yang tadi agak turun, tapi kemudian kita sudah lakukan intervensi dari melalui perencanaan program,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan anggaran, terutama untuk mengatasi beban belanja pegawai yang bersifat mandatori.
“Kalau pendapatan bisa kita optimalkan, in sya Allah belanja pegawai bisa kita atasi tanpa mengganggu pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syahrial Abdi menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung, baik dari sisi sistem (software) maupun infrastruktur (hardware), guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk pendataan perusahaan serta optimalisasi potensi pajak.
Baca Juga: Ratusan Massa Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Pemko Pekanbaru Evaluasi Kontrak Parkir PT YSM
“Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk lebih mandiri dengan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mencari peluang pendanaan lain di luar APBD dan APBN,” sebutnya.
Pemprov Riau juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta memprioritaskan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pengembangan investasi.
“Tadi saya sampaikan kepada kepala OPD, untuk eselon 3 fokus kejar APBD rapikan dan kemudian optimalkan pendapatan. Untuk eselon 2 nya cari 88 satuan kerja kementerian lembaga karena uang ada disana, mudah mudahan kawan kawan OPD saling mendukung,” ujarnya.
Dalam sektor transportasi, Pemprov Riau juga mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menggunakan kendaraan berpelat lokal dan membayar pajak di Riau. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak hingga 50 persen.
“Kalau mereka mau mutasi kendaraan ke Riau, kita beri insentif. Harapannya pajak daerah bisa meningkat,” ungkapnya.
Baca Juga: Surat DLH Kampar Belum Dibuka, Ketua Komisi IV Agus Risna Janjikan Tindak Lanjut Awal Pekan
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Riau optimistis pembangunan daerah ke depan akan semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(sol)
Editor : Edwar Yaman