JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua 2026 mulai bergulir. Pemerintah menambah lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang akan menerima bantuan periode ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, KPM baru tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bansos pada triwulan pertama.
’’Setiap triwulan pasti ada perubahan penerima manfaat, baik yang masuk maupun keluar dari DTSEN,’’ ujarnya usai rapat tingkat menteri yang dipimpin Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (8/5).
Meski demikian, sebagian besar penerima bansos masih berasal dari KPM lama. Pemutakhiran data tetap dilakukan karena kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang terus berubah. Kemensos bersama Badan Pusat Statistik terus memperkuat sistem pembaruan data hingga level desa. Saat ini, lebih dari 70 ribu operator desa telah terhubung melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Melalui sistem tersebut, data penerima bansos dapat diperbarui secara lebih cepat dan akurat. Masyarakat juga dimudahkan untuk melakukan aktivasi, reaktivasi, maupun pembaruan data secara langsung. ’’Dengan operator desa, kita bisa memperoleh data langsung dari lapangan dan mempercepat proses pembaruan,’’ jelasnya.
Muhaimin menekankan pentingnya akurasi DTSEN agar program bansos dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Dia juga mendorong percepatan graduasi kemiskinan sesuai amanat kebijakan pemerintah. ’’Kita ingin bansos tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,’’ tegasnya.
Baca Juga: Lapas Bengkalis Serahkan 10 Paket Bansos untuk Keluarga Warga Binaan
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pemutakhiran DTSEN triwulan kedua 2026 telah mencakup sekitar 289 juta data individu yang direkonsiliasi dengan data kependudukan. Saat ini, rata-rata garis kemiskinan rumah tangga nasional berada di kisaran Rp3,05 juta per bulan, dengan variasi antarwilayah. ’’Pendekatan rumah tangga lebih mencerminkan kondisi kesejahteraan yang sebenarnya,’’ paparnya.(mia/ai/jpg/muh)
Editor : Bayu Saputra