PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kualitas kebijakan publik. Kali ini melalui partisipasi aktif pada kegiatan Policy Talks dalam Forum Komunikasi Kebijakan (FKK).
Bertema 'Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief sebagai Instrumen Strategis Kebijakan di Sumatera Utara,' kegiatan diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Utara (Sumut) secara hybrid, Senin (25/5/2026).
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau dalam forum ini merupakan bentuk dukungan Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan terhadap penguatan kapasitas aparatur di bidang analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi strategis berbasis data.
Baca Juga: Golden Anniversary, RSUD Arifin Achmad Siap Jadi Benteng Utama Pelayanan Kesehatan di Riau
Rudy Hendra mengutus Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) beserta jajaran Kanwil Kemenkum Riau untuk mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari Pekanbaru.
''Kami selalu memberi dukungan penuh terhadap pengembangan kompetensi setiap aparatur, kali ini untuk bidang kebijakan hukum dan tata kelola regulasi,'' sebut Rudy Hendra.
Rudy Hendra menekankan, sinergi antara analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan dan akademisi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, akuntabel. Ia berharap kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional dan daerah.
Baca Juga: Buka Akses Jalan Warga, Lurah Maharatu Gelar Goro Bersama, Sebut Instruksi Langsung Wako Pekanbaru
Kegiatan Policy Talks itu sendiri menjadi bagian dari rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan yang bertujuan meningkatkan pemahaman teknis dan kompetensi aparatur Analis Kebijakan di tingkat wilayah.
Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pendalaman terkait teknik analisis kebijakan publik, penyusunan policy brief, serta penguatan peran analis kebijakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius MT Silalahi. Dalam sambutannya, Ignatius menekankan pentingnya optimalisasi peran fungsional analis kebijakan dalam mengawal kualitas regulasi daerah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: 349 Lokasi Salat Iduladha 1447 H Disiapkan di Pekanbaru
Pada sesi materi, Analis Kebijakan Muda Pusat Kajian Strategi Kebijakan Manajemen Kepegawaian Lembaga Administrasi Negara RI Tyas Wahyu Fadhila memaparkan metode pembedahan isu publik serta teknik penyusunan policy brief yang efektif, objektif, ringkas, dan berbasis data.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr Andryan menekankan pentingnya pendekatan evidence-based policy dalam perumusan produk hukum daerah agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menghindari tumpang tindih regulasi.
Pada kegiatan ini juga digelar diskusi panel yang berlangsung dinamis dengan pembahasan mengenai pentingnya ketajaman analisis fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang solutif bagi pimpinan.
Baca Juga: Sikapi Penurunan Harga TBS, Disbun Riau Surati PKS Beli Sawit Sesuai Aturan
Selain itu, pada sesi teknis, kegiatan ini mengupas peran policy brief sebagai instrumen komunikasi kebijakan yang efektif dalam menjembatani hasil kajian ilmiah dengan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di lingkungan pemerintahan.
Editor : M. Erizal