PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PENCARIAN korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus dilakukan. Hasilnya, Kamis (11/12), sebanyak 21 korban jiwa kembali ditemukan. Dengan demikian, hingga kemarin korban jiwa sudah mencapai 990 orang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, pemutakhiran data ini menjadi yang terbesar dalam beberapa hari terakhir. ‘’Jumlah korban ditemukan hari ini (kemarin, red) sebanyak 21 jasad sehingga total korban meninggal menjadi 990 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, kemarin.
Dari total 21 jenazah yang ditemukan kemarin, sebagian besar berasal dari Provinsi Aceh yakni 16 orang. Sisanya, tiga di Sumatera Utara, dan dua lagi Sumatera Barat. Seluruh jenazah yang baru ditemukan saat ini sedang dalam proses identifikasi dan pencocokan data dengan laporan warga terkait anggota keluarga yang masih hilang.
Sementara itu, jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak justru mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi seiring membaiknya akses jalan, mulai terbukanya jalur logistik, serta sebagian warga yang memilih kembali ke rumah untuk membersihkan sisa material banjir.
Meski begitu, ratusan ribu warga masih bertahan di posko pengungsian karena rumah rusak atau belum bisa dihuni. “Jumlah pengungsi menjadi 884.889 jiwa. Artinya berkurang sebanyak 9.612 jiwa,” ungkapnya.
Akses Putus, 113 Pelajar SMP Ujian di SD
Putusnya jembatan di wilayah Sungai Buluah Timur akibat banjir dan longsor mengancam 113 siswa SMPN 1 Batanganai tidak dapat mengikuti Penilaian Akhir Semester (PAS) yang dijadwalkan pada 8-12 Desember 2025. Para siswa berasal dari Nagari Sungai Buluah Timur, Korong Sikuliek, dan Korong Salisiakan, tiga daerah yang mengalami dampak terparah bencana.
Kerusakan jembatan membuat akses menuju sekolah menjadi lebih jauh karena warga harus memutar melalui kecamatan lain. Jarak yang meningkat hampir dua kali lipat tersebut turut memicu lonjakan ongkos transportasi, dari sebelumnya sekitar Rp10 ribu menjadi Rp30 ribu per hari. Kondisi itu membuat banyak orang tua kesulitan mengantar anak mereka ke sekolah.
Untuk memastikan seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti PAS, pihak sekolah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Padangpariaman, Camat Batanganai, Pemerintah Nagari Sungai Buluah Timur, serta Wali Korong Salisiakan. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyusunan solusi transportasi dan akses darurat sebelum ujian dimulai.
Hasil kesepakatan memutuskan 113 siswa terdampak akan melaksanakan PAS di SDN 11 Batanganai, yang posisinya lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Seluruh guru mata pelajaran, soal ujian, dan pengawas akan ditempatkan langsung di lokasi. Pelaksanaan ujian dijadwalkan setelah kegiatan belajar siswa SD selesai, yakni pukul 11.00-14.00 WIB.
Kepala SMPN 1 Batanganai, Rahmad Rivoldi, menegaskan komitmen pihak sekolah dalam menjamin hak pendidikan peserta didik tetap terpenuhi. “Kami akan mengupayakan sebisa mungkin agar peserta didik tetap bisa mengikuti ujian. Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan kami memajukan pendidikan di Padangpariaman,” ujar Rahmad, kemarin.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Padangpariaman, Afrinaldi Yunas, yang turun langsung meninjau pelaksanaan PAS di SDN 11 Batanganai, menekankan bahwa langkah cepat ini merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam kondisi darurat pendidikan.
“Situasi bencana tidak boleh menghambat anak-anak kita dalam memperoleh hak pendidikan. Karena itu, Disdikbud bersama sekolah dan pemerintah nagari memastikan seluruh siswa tetap dapat mengikuti PAS tanpa terbebani jarak maupun biaya,” tegasnya.
500 Ton Bantuan Tertahan
Sikap pemerintah yang tak menjadikan bencana sebagai Bencana Nasional mulai memunculkan masalah. Sebanyak 500 ton bantuan logistik dari komunitas Aceh di Malaysia yang siap dikirimkan melalui kapal laut swasta belum dapat terlaksana.
Padahal, mengutip Rakyat Aceh (RPG) kemarin (11/12), bantuan itu sudah siap dilayarkan dari Port Klang, Malaysia, ke Krueng Geukeuh, Aceh. Namun, proses pengiriman terhambat karena belum diberlakukannya status Bencana Nasional.
Hal ini terungkap setelah Persatuan Masyarakat Aceh di Malaysia (PERMEBAM) melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Pertemuan tersebut dihadiri Presiden PERMEBAM Datuk Mansyur Usman dan Wakil Duta Besar Indonesia Danang Waskito.
“Beberapa faktor internal antara kedua negara menjadi penghalang, terutama karena status bencana di Aceh saat ini belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Status ini penting karena tanpanya, proses pengiriman menjadi sulit,” kata Datuk Mansyur Usman lewat siaran pers yang diterima Rakyat Aceh (RPG), kemarin.
Datuk Mansyur melanjutkan, untuk memperlancar langkah, pihaknya mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “PERMEBAM mengajak seluruh masyarakat untuk terus menunggu dan berdoa agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan untuk mengubah status bencana di Aceh menjadi Status Bencana Nasional,” katanya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bahwa bantuan dari luar membantu mempercepat penanganan warga terdampak. “Mereka tolong kita, kok kita persulit? Kan bodoh,” katanya di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Ahad (7/12) malam.
Kendala Biaya
Logistik yang sudah masuk kawasan bencana pun tidak mudah untuk didistribusikan. Akses yang banyak rusak akibat banjir bandang menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi.
Terutama untuk menjangkau kawasan terisolasi. Fauzi, seorang relawan asal Medan, Sumut, menyebutkan, ketika akan membagikan bantuan ke sejumlah desa di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, satu-satunya jalan hanya menggunakan perahu getek.
Karena harga satu liter solar di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, bisa mencapai Rp80 ribu per liter, harga sewa getek tembus sampai Rp1,5 juta. “Logistik bantuan sebenarnya banyak. Kendalanya saat ini transportasi karena jembatan sudah terputus total,” katanya kepada Rakyat Aceh (RPG), Rabu (10/12).
Sejumlah sembako sempat menumpuk di pinggir sungai karena relawan kekurangan biaya untuk menyewa transportasi air. “Bantuan yang masuk ke desa paling ujung ini semuanya dari relawan. Yang kami harapkan dari pemerintah, mereka bisa membantu transportasi dan mengangkut bantuan itu,” katanya.
Air Bersih dan Toilet
Hampir seluruh pengungsi di posko pengungsian korban banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh, kini mengeluhkan kesulitan air bersih dan MCK (mandi cuci kakus). Di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Ulim, banyak posko tidak memiliki fasilitas jamban dan air bersih yang memadai.
Kondisi itu sangat rawan menimbulkan penyebaran berbagai penyakit dan memperburuk kualitas hidup pengungsi. Hamdani, salah seorang warga korban banjir di Gampong Mancang, Kecamatan Meurah Dua, menyebut bahwa Pemkab Pidie Jaya seakan tidak serius mengurus para korban banjir yang kini rumahnya tidak dapat ditempati lagi akibat tertimbun lumpur setinggi hampir dua meter lebih.
“Kami sangat kekurangan air bersih. Tempat air yang dibawa pemerintah kemarin tidak pernah diisi air,” katanya. (rif/fir/san/cr6/wan/ttg/yus/apg/das)
Editor : Bayu Saputra