PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seorang pemasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berinisial SAB ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan kerugian negara sedikitnya Rp23 miliar. Tersangka diduga menyelewengkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) transaksi penjualan sawit yang dipungutnya.
Kasus ini kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau pada Kamis (29/10).
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko mengatakan tersangka sebelumnya telah ditahan oleh pihak DJP sejak Rabu (28/10). Kini penahanan dilanjutkan kejaksaan
”Hari ini (kemarin, red) langsung dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Untuk saat ini, tersangka akan dilakukan penahanan dan dititipkan di Rutan Pekanbaru untuk 20 hari ke depan,” ujar Mey Ziko.
Mey Ziko menjelaskan, SAB diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
Usai pelimpahan ini, kata Mey Ziko, perkara tersebut selanjutnya akan segera masuk ke meja tim jaksa penuntut umum (JPU). Dengan demikian perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Riau Anang Anggarjito mengungkapkan, kasus ini berkaitan dengan aktivitas usaha pemasokan TBS kelapa sawit yang dijalankan tersangka secara pribadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
Baca Juga: Narkotika Senilai Rp149 M Dimusnahkan
Menurut Anang, tersangka didapati memungut PPN dari setiap transaksi penjualan sawit, namun tidak melakukan penyetoran pajak tersebut ke kas negara.
”Nilai kerugiannya menurut perhitungan kita paling kecil Rp23 miliar,” ungkap Anang.
Anang menyebutkan, dugaan pelanggaran perpajakan itu terjadi selama periode Januari hingga Desember 2022. Sebelum membawa kasus ini ke ranah pidana, DJP Riau telah melakukan sejumlah upaya persuasif terhadap SAB.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
