TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Laju kenaikan harga di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Desember 2025, inflasi Inhil tercatat sebesar 6,17 persen (year on year/yoy). Angka itu menempatkannya pada peringkat ke-4 kabupaten dengan inflasi tertinggi secara nasional.
Data tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian dan digelar secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (27/1/2026).
Rakor diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Inhil turut mengikuti kegiatan ini, di mana Bupati Inhil Herman diwakili Staf Ahli Bupati, TM Syaifullah, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Secara nasional, inflasi tahunan Indonesia pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen, masih berada dalam rentang target nasional 1,5 hingga 3,5 persen. Namun, angka inflasi Inhil tercatat jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Selain Inhil, Provinsi Riau juga masuk dalam zona inflasi tinggi, menempati peringkat ke-3 provinsi dengan inflasi tertinggi nasional sebesar 4,88 persen (yoy). Sementara itu, Kabupaten Kampar berada di peringkat ke-10 kabupaten tertinggi dengan inflasi 5,01 persen (yoy).
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertindak cepat dan berbasis data lapangan dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta kepala daerah dan TPID tidak menunda langkah intervensi ketika terjadi lonjakan harga di pasar.
Menanggapi kondisi tersebut, Staf Ahli Bupati Inhil TM Syaifullah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil menjadikan tingginya angka inflasi sebagai perhatian serius dan akan segera memperkuat langkah pengendalian di daerah.
"Pemkab Inhil akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya dalam pemantauan harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan distribusi berjalan lancar," ujar Syaifullah.
Ia menambahkan, langkah intervensi seperti operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait akan terus dilakukan guna menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.(*2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
