JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan berpotensi dipangkas hingga di bawah Rp200 triliun. Pemerintah menilai efisiensi dan pemanfaatan teknologi bisa menekan kebutuhan anggaran program tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran MBG telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Dari semula, sekitar Rp330 triliun, anggaran turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali ditekan ke kisaran Rp240 triliun.
”Saya bicara dengan Kepala MBG (Sudaryono, red) sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun. Saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” ucapnya saat menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, kemarin (3/9).
Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus kinerja program MBG.
Sementara itu, Komisi IX DPR menggelar rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas anggaran 2027, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, BGN mengusulkan pagu anggaran Rp240,20 triliun untuk menjalankan program pemenuhan gizi nasional pada 2027. Jumlah tersebut turun Rp30 triliun dari pagu indikatif yang sebelumnya sebesar Rp270,20 triliun.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, efisiensi sebesar Rp30 triliun dilakukan khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk program MBG. Semula, besaran anggarannya mencapai Rp265,5 triliun. Dari total anggaran tersebut, alokasi anggaran untuk program MBG mencapai Rp232,88 triliun atau 96,95 persen.
Sedangkan, program dukungan manajemen mendapat Rp7,33 triliun atau 3,05 persen. ”97 persen anggaran kami memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan di kepada penerima manfaat, baik itu peserta didik maupun penerima manfaat yang nonpeserta didik,” ujar Sudaryono.
Dengan pagu tersebut, BGN menargetkan penerima manfaat MBG tahun depan mencapai 72.464.886 orang. Perinciannya, 60.599.777 peserta didik dan 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Sudaryono berharap pagu anggaran tersebut mendapat persetujuan DPR.
3 Hari, 2.269 Orang Diduga Keracunan di 6 Daerah
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
