JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Keberadaan Pansus Haji tidak hanya melibatkan parlemen dan Kemenag. Kini PBNU juga masuk dalam pusaran Pansus Haji. Dipicu dengan pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang menengarai pansus tersebut juga menyasar dirinya. Karena posisinya adalah sebagai kakak dari Menag Yaqut Cholil Qoumas. Pernyataan tersebut lantas menjadi polemik, dan direspon oleh sejumlah anggota DPR.
Tak pelak, PBNU juga membalasnya. Diantaranya disampaikan Wasekjen PBNU Suleman Tanjung, yang menyayangkan pernyataan dari Nusron Wahid. Menurut Suleman, pernyataan Nusron terlalu vulgar dalam mengoreksi pandangan Gus Yahya.
"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak elok-lah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman kemarin. Dia mengatakan, sebelum jadi Ketua LPP PBNU, Nusron adalah Wakil Ketua Umum PBNU.
Baca Juga: 75 Titiik Panas Terpantau, Potensi Hujan Diperdiksi BMKG Terjadi di Riau
Tetapi untuk memenuhi aturan organisasi, jabatan Nusron digeser dari Wakil Ketua Umum menjadi Ketua LPP PBNU. Alasan pergeseran jabatan itu karena seorang Wakil Ketua Umum PBNU tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan politik.
Lebih lanjut Suleman mengatakan, pernyataan Gus Yahya terkait pansus haji dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Tepatnya pada di sela penutupan Rapat Pleno PBNU di Jakarta pada Minggu (28/7). Semula Gus Yahya mengatakan bahwa pansus haji itu bukan urusan PBNU.
"Namun karena wartawan tetap memaksa tanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif," jelasnya.
Baca Juga: DPR Bakal Bentuk Pansus Haji, Luluk: Persoalan Haji Mengulangi Ritme yang Sama
Bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respons atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak. Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi ketika Pansus tetap jalan di parlemen, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya.
Sumber: JawaPos.com
Editor : M. Erizal