Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan berbagai sebaran titik api hingga kini masih terus mengganggu aktivitas di berbagai daerah, termasuk Riau. Pada awal September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau mencatat luas karhutla di Riau telah mencapai sekitar 18 ribu hektare. Sebagian besar karhutla yang terjadi di Riau bahkan terjadi di kawasan gambut, ekosistem yang berperan penting sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air untuk keseimbangan lingkungan.
Pada kondisi ini, masyarakat biasanya lebih menaruh perhatian pada kondisi kualitas udara akibat kabut asap, gangguan kesehatan masyarakat, sekolah yang harus diliburkan (atau sekolah jarak jauh), dan upaya pemadaman api. Sementara itu, di tengah karhutla ini sebetulnya masih ada persoalan ekonomi yang juga perlu perhatian. Mobilitas masyarakat terhambat, produktivitas pekerja menurun, pariwisata melemah, aktivitas ekonomi terganggu, sementara biaya penanganan bencana membengkak. Ekosistem gambut yang rusak akibat karhutla juga perlu waktu yang lama untuk bisa pulih kembali. Karhutla menjadi contoh bagaimana kerusakan lingkungan berdampak juga pada kerugian ekonomi.
Sebab itu, karhutla tidak bisa dipandang hanya sebagai bencana musiman. Apalagi hanya sekedar soal bagaimana memadamkan api. Karhutla perlu menjadi momentum bagi kita untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Semua pelaku ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) punya peran yang penting untuk turut memastikan terwujudnya ekonomi yang tidak hanya bertumbuh, tapi juga berkelanjutan (sustainable).
Baca Juga: Ketika Sawit Membakar Langitnya Sendiri
Keberlanjutan sebagai Isu Ekonomi, Bukan Sekedar Isu Lingkungan
Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada ekonomi global. Sebelumnya, daya saing produk sangat ditentukan oleh harga dan kualitas. Namun saat ini, para pelaku ekonomi mulai menaruh perhatian terhadap bagaimana suatu produk dihasilkan.
Uni Eropa misalnya, menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong rantai pasok dan keberlanjutan lingkungan. Lewat European Union Deforestation Regulation (EUDR) misalnya, Uni Eropa melarang impor minyak kelapa sawit jika produk tersebut berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau pembukaan hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.
Tren ini juga merambah ke berbagai perusahaan besar dunia yang menerapkan standar lingkungan tertentu kepada pemasoknya. Hal ini membuat pelaku usaha tidak hanya bersaing soal kualitas produk, tapi juga soal kualitas proses produksinya.
Baca Juga: Dominasi Darma Yudha di DBL Riau: Kemenangan Kolektivitas atas Ego Individu
Praktek di negara maju juga telah menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan tidak menghambat pertumbuhan usaha, tapi justru sudah menjadi bagian dari daya saing dan memperkuatnya. Di Jepang, banyak usaha kecil menerapkan konsep pengurangan limbah dan efisiensi energi. Begitu pula di Jerman, banyak usaha menengah menjadi pemasok industri besar karena mampu memenuhi standar lingkungan yang tinggi.
Berbagai contoh tersebut menjadi pelajaran betapa isu keberlanjutan bukan hanya masalah menjaga lingkungan. Keberlanjutan menjadi strategi bisnis untuk menciptakan usaha yang lebih efisien, tahan risiko dan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Faktanya, penerapan prinsip keberlanjutan seperti pengurangan konsumsi energi, penghematan air hingga mengurangan limbah turut berdampak pada efisiensi biaya produksi. Sederhananya, usaha yang lebih ‘hijau’ karena menerapkan prinsip berkelanjutan berpotensi besar untuk menjadi usaha yang lebih menguntungkan.
Tren Prinsip Keberlanjutan di Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini pemerintah sudah memasukkan prinsip pembangunan rendah karbon, penguatan ekonomi sirkular hingga target pengurangan emisi ke dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional. Penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya dan pembiayaan berkelanjutan menjadi perhatian berbagai kementerian dan lembaga. Begitu pula di sektor usaha.
Baca Juga: Karyawan sebagai Aset, Hal yang Sering Tidak Disadari Pimpinan
Berbagai perusahaan sudah menerapkan standar Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai bagian dari operasional bisnisnya. Tren yang meluas ini tentu akan berpengaruh pada rantai pasok yang pada gilirannya juga melibatkan UMKM. Semakin cepat UMKM bertransformasi untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, maka akan punya posisi yang lebih baik untuk dapat berbicara lebih banyak, baik di level lokal maupun global.
Modal Besar UMKM Riau dalam Penerapan Prinsip Berkelanjutan
Dalam perkembangan tren keberlanjutan ini, Riau punya urgensi lebih kuat dibandingkan dengan daerah lain. Perekonomian Riau sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Sektor ekonomi utama seperti perkebunan, pertanian, hingga industri berbasis sumber daya alam berhubungan erat dengan kualitas lingkungan. Di sisi lain, dampak lingkungan akibat karhutla seringkali lebih besar daripada sekedar luas lahan yang terbakar, karena emisi karbon dan kerusakan ekosistem gambut dalam jangka panjang.
Dalam konteks ini, UMKM justru menjadi pihak yang menanggung dampak ekonomi dari karhutla. Pemilik UMKM mungkin merasakan penurunan produktivitas saat pekerja atau anggota keluarga terkena gangguan kesehatan akibat kabut asap. Ada juga yang mungkin mengalami gangguan distribusi akibat penundaan pengiriman barang. Pengunjung tempat wisata menurun sehingga berdampak pada omzet pelaku UMKM di sekitar daerah wisata. Untuk itu, sudah seharusnya pelaku usaha di Riau memberikan perhatian lebih untuk dapat menerapkan prinsip berkelanjutan ini guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan.
Baca Juga: Beban Finansial dan Pergeseran Sakralitas Pernikahan
Transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan di Riau memerlukan keterlibatan UMKM. Dengan posisi sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, perubahan yang terjadi di sektor UMKM tentu akan berdampak pada arah perekonomian Riau ke depan. Jika UMKM mulai menerapkan efisiensi dan mencatat penggunaan energi, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, menataulang pengelolaan limbah hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dampak kumulatifnya berpotensi jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Tidak hanya bagi ekonomi, tapi juga bagi lingkungan.
Di Riau, penerapan prinsip berkelanjutan ini seseungguhnya telah diterapkan oleh beberapa UMKM. Sebagai contoh, di Siak telah berkembang usaha anyaman pandan yang dijalankan dengan prinsip ‘hijau’. Tidak hanya memanfaatkan sumber daya pandan lokal menjadi produk bernilai jual tinggi, usaha ini juga berhasil memberdayakan masyarakat sekitar (terutama kaum wanita) dalam praktik usaha yang berkelanjutan.
Di Rokan Hilir, ada kelompok tani yang berupaya menerapkan prinsip berkelanjutan dalam usaha pertaniannya dengan memanfaatkan digital farming untuk mengatur dosis pupuk yang tepat dan mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan organik.
Baca Juga: Santri dan Masa Depan Indonesia, (Antara Tradisi, Inovasi dan Keteladanan)
Dari sisi komoditas, Riau juga memiliki berbagai komoditas unggulan seperti sagu, kopi liberika, kelapa, madu hutan, hingga berbagai kerajinan yang akan semakin tinggi nilai ekonomisnya jika dikembangkan melalui pendekatan ‘hijau’ yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Hal ini tidak lepas dari meningkatnya preferensi konsumen saat ini terhadap produk yang memiliki keterkaitan positif dengan upaya pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab hingga pemberdayaan masyarakat.
Mengukur untuk Memperbaiki
Berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pelaku UMKM di Riau, sebenarnya banyak yang ingin menerapkan praktik berkelanjutan, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam konteks ini, berbagai inisiatif yang mendukung penerapan ekonomi hijau menjadi penting. Salah satunya adalah penggunaan ‘Kalkulator Hijau’ yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kalkulator Hijau bentukan Bank Indonesia.
Baca Juga: Bahasa Dunia dan Bahasa Agama untuk Pembelajar Muda di Minangkabau
Kalkulator Hijau ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha dalam memahami penggunaan energi dan sumber daya pada kegiatan usahanya. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengetahui di mana pemborosan energi maupun sumber daya yang digunakan dalam bisnisnya sehingga diharapkan mampu mengambil langkah perbaikan ke depan. Tersedia baik pada sistem Android maupun iOS, aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan buku panduan dan kertas kerja guna mempermudah pelaku usaha untuk mengoperasikannya.
Keberlanjutan untuk Ekonomi yang Lebih Tangguh dan Berdaya Saing
Karhutla yang kita rasakan hari ini memberikan pelajaran bahwa biaya mengabaikan lingkungan sangatlah mahal. Namun seringkali kita tidak menyadari kerugian terbesarnya, yaitu hilangnya kesempatan untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Karhutla sendiri mungkin dipicu oleh berbagai faktor dan melibatkan berbagai pelaku.
Namun asap yang dihasilkannya tidak memandang siapa yang terdampak. Sebab itu, agenda keberlanjutan mestinya bukan hanya milik perusahaan besar, tapi pada dasarnya seluruh pelaku ekonomi punya kepentingan yang sama guna membangun ekonomi yang lebih tangguh ke depan. Dengan jumlahnya yang besar, UMKM yang menjalankan usaha yang lebih ‘eco-friendly’ dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan.
Baca Juga: Buya Karim: Pelita Dakwah, Suluh Kebaikan dan Perintis Pelalawan
Akhirnya, masa depan ekonomi Riau tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita tumbuh, tapi juga seberapa bijak kita menjaga sumber daya yang menjadi fondasi pertumbuhan tersebut. Karena ekonomi yang kuat dan tangguh hanya dapat lahir dari keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Karhutla harus menjadi momentum bagi UMKM Riau untuk membangun daya saing di masa depan melalui praktik usaha yang lebih efisien, hijau dan berkelanjutan.***
Editor : Arif Oktafian