PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menembus angka dua digit.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyampaikan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Menurutnya, kolaborasi dengan APH seperti kepolisian dan kejaksaan akan difokuskan pada pengawasan serta penindakan terhadap potensi kebocoran PAD, terutama dari sektor-sektor strategis.
“Kerja sama ini mencakup audit hingga penyelidikan terhadap wajib pajak, khususnya di sektor strategis seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok,” ujar Budiman, Kamis (9/4).
Baca Juga: Dewan Minta Solusi PLN dan Progres Kabel Bawah Laut
Ia menegaskan, langkah tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh menjadi bagian penting dalam upaya menutup celah kebocoran penerimaan daerah.
“Kita juga akan menindak wajib pajak yang tidak disiplin. Kebocoran di beberapa sektor harus kita tutup. Semua lini sekarang bekerja keras demi kepentingan Riau,” tegasnya.
Budiman mengakui capaian PAD Riau saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian, ia menilai berbagai langkah yang tengah dilakukan sudah berada di jalur yang tepat dan mulai menunjukkan progres positif.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD masih terus dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau. Selain itu, kehadiran pimpinan baru di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan mampu membawa terobosan dalam menggali potensi pendapatan.
Baca Juga: DPRD Riau Setuju Ranperda Perlindungan Perempuan Dilanjutkan
Menurut Budiman, dalam kurun waktu tujuh hingga delapan bulan ke depan, berbagai kebijakan strategis masih akan difinalisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian pendapatan dinilai lebih tepat dilakukan pada akhir tahun anggaran.
“Kita tunggu saja. Apalagi kebijakan pemerintah pusat juga belum final, seperti rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026. Untuk 2027 kita belum tahu, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, target APBD dua digit bukanlah hal yang mustahil, selama tren peningkatan PAD terus terjaga dan tidak ada kebijakan pusat yang mengurangi kapasitas fiskal daerah.
“Kalau tidak ada pemotongan, dengan capaian kita sekarang di kisaran 9 koma sekian triliun, jika ada kenaikan sedikit saja, kita sudah bisa masuk dua digit. Kita harus optimis,” imbuhnya.
Saat ini, APBD Riau masih berada di kisaran Rp8 triliun hingga Rp9 triliun. Dengan berbagai langkah optimalisasi, termasuk penguatan pengawasan dan penegakan hukum, DPRD Riau berharap angka tersebut dapat meningkat hingga menembus Rp10 triliun dalam waktu dekat.
Baca Juga: DPRD Riau Dorong Kepastian Status Tenaga Kerja Lokal di Sektor Migas
Upaya kolaboratif antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(gem)
Laporan AFIAT ANANDA
Editor : Arif Oktafian