PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Percepatan pembangunan jalan tol di Riau yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) didukung Komisi V DPR RI. Wakil rakyat ini juga memberikan apresiasi atas operasional tol yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Riau.
Dukungan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw dan Syaiful Huda beserta anggota Komisi V DPR RI lainnya di Rest Area Km 45 Tol Pekanbaru–Dumai, Kamis (19/6).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Riau Abdul Wahid, Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, Kepala BPJT Wilan Oktavian, Plt Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, serta Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan.
Baca Juga: Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Riau
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
“Kami mengapresiasi tol yang telah beroperasi dan mendorong pertumbuhan kawasan industri serta logistik. Ini membuktikan pentingnya percepatan pembangunan ruas-ruas baru di Riau,” kata Robert.
Komisi V juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru yang tengah dibangun Hutama Karya dengan progres konstruksi 53,76 persen.
Baca Juga: Diskon 20 Persen Tarif Tol Diterapkan Bertahap, di Riau Hanya Tol Pekanbaru-Dumai
Robert menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis di wilayah ini.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan Riau memiliki potensi strategis luar biasa dengan marine traffic hampir 120 ribu kapal melintas setiap tahun dan Pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Riau juga menjadi pusat distribusi arus listrik untuk seluruh Pulau Sumatera.
“Provinsi Riau jika ditunjang infrastruktur memadai, perkembangannya akan sangat pesat. Kami berharap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dapat terus berlanjut agar mendorong pertumbuhan perekonomian di Riau,” tutur Abdul Wahid.
Saat ini, total panjang tol yang beroperasi di Provinsi Riau mencapai 187,09 km, terdiri dari Tol Pekanbaru–Dumai (131,69 km) dan Tol Pekanbaru–Bangkinang–XIII Koto Kampar (55,4 km). Kedua ruas dilengkapi enam rest area dengan alokasi tenant UMKM lokal lebih dari 30 persen.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan komitmen perusahaan membangun infrastruktur berkelanjutan dan berdampak sosial.
“Tol Pekanbaru–Dumai merupakan tol pertama di Indonesia yang memiliki underpass khusus untuk perlintasan gajah sebagai upaya pelestarian satwa langka,” ujarnya.
Baca Juga: Razia di Tol Pekanbaru-Bangkinang, Polisi Cek Batas Kecepatan dan Pengemudi dalam Pengaruh Alkohol
“Kami juga melakukan penanaman pohon berkala di sepanjang tol sebagai kontribusi pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon,” tambahnya.
Tol yang telah dibangun tidak hanya memperlancar arus logistik dan mobilitas warga, tetapi juga mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan daya saing daerah. Tol Permai menghubungkan pusat kota Pekanbaru ke Pelabuhan Ro-Ro Dumai yang strategis di pesisir timur Sumatera.
Sedangkan Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar menjadi koridor penting menuju Provinsi Sumatera Barat dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Selain ruas yang beroperasi dan tengah dibangun, Hutama Karya mempersiapkan pembangunan dua ruas tol baru dalam tahap perencanaan, yakni Tol Rengat–Junction Pekanbaru (176 km) dan Tol Dumai–Rantau Prapat (181 km).
Kedua ruas dirancang memperkuat konektivitas menuju Kawasan Industri Tanjung Buton dan Pulau Burung di Indragiri Hilir.
“Dengan pembangunan bertahap, kami berkomitmen menghadirkan jaringan jalan tol terintegrasi dan berdampak langsung pada pengembangan ekonomi kawasan,” tutup Adjib.
Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang ±1.235 km, termasuk ruas yang beroperasi maupun dalam tahap konstruksi. Ruas tol yang telah beroperasi penuh antara lain Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (189 km), Tol Palembang–Indralaya (22 km), Tol Indralaya–Prabumulih (64 km), Tol Betung–Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir–Tempino) (33,6 km), Tol Bengkulu–Taba Penanjung (16,725 km), Tol Pekanbaru–Dumai (132 km), Tol Medan–Binjai (17 km), Tol Binjai–Langsa Seksi Binjai–Pangkalan Brandan (58 km), Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar (55,4 km), Tol Padang–Sicincin (35,45 km), Tol Indrapura–Kisaran (48 km), Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Sinaksak (91 km), dan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6 (49 km).
Flyover Garuda Sakti
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang berupaya meminta pemerintah pusat agar proyek pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya pemerintah pusat hanya menanggung pembangunan fisik flyover, sedangkan pembebasan lahan ditanggung pemerintah daerah.
“Dulu kita sudah berkomitmen untuk pembebasan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini sangat sulit karena defisit anggaran,” kata Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pekanbaru, Kamis (19/6).
Menurutnya, tanpa dukungan pusat, pembangunan tidak akan berjalan optimal.
Baca Juga: Razia di Tol Pekanbaru-Bangkinang, Polisi Cek Batas Kecepatan dan Pengemudi dalam Pengaruh Alkohol
“Kami berharap agar ganti rugi dan pembangunan flyover bisa didanai melalui APBN saja,” tambahnya.
Gubri menjelaskan, flyover di kawasan Jalan Garuda Sakti sangat diperlukan karena kemacetan di jalur tersebut semakin parah.
Sebagai jalan nasional yang menjadi salah satu jalur padat penghubung antarwilayah, kemacetan yang terjadi di sana kerap memakan waktu hingga berjam-jam dan menghambat aktivitas warga.
Baca Juga: Ikuti 10 Cabang, Kuansing Targetkan Tiga Besar di MTQ Riau
“Jalan Garuda Sakti itu macet sekali. Mau masuk ke kota atau ke luar kota saja bisa memakan waktu satu jam,” terang Wahid.
Wahid menegaskan pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti perlu segera dipercepat. Ia menilai, jika kondisi kemacetan terus dibiarkan, maka hal itu akan berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat. Terlebih, jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang sangat vital bagi aktivitas warga.
Dengan dukungan dari DPR RI dan koordinasi lintas kementerian, Wahid berharap proyek flyover yang telah lama direncanakan ini bisa segera terealisasi dan menjadi solusi atas kemacetan kronis yang selama ini menghantui wilayah tersebut.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Jalan Hangtuah Ujung Pekanbaru, Pemotor Tewas di Lokasi Kejadian
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, dirinya memahami kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan. Ia pun berjanji akan membawa usulan Gubernur Riau ini ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita tahu bahwa defisit anggaran di daerah saat ini sangat besar. Karena itu, kami akan menyampaikan usulan Pak Gubernur Riau ini ke mitra kami, yaitu Menteri PUPR,” katanya.
Selain soal flyover, anggota Komisi V DPR RI ini juga melakukan peninjauan ke Stadion Utama Riau. Kunjungan ini untuk melihat aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini kurang terawat. Gubri Abdul Wahid mengusulkan agar pemerintah pusat juga membantu penataan ulang Stadion Utama Riau ini agar bisa lebih termanfaatkan.
(das)
Laporan BAYU SAPUTRA dan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
Editor : Rindra Yasin