PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau berpartisipasi dalam kegiatan Policy Talks bertema 'Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Sulawesi Selatan' yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan secara hybrid, Senin (11/5/2026).
Partisipasi aktif Kemenkum Riau ini sebagai memperkuat mesin analisa demi meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis data. Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan jajaran.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan mendukung penuh jajarannya yang ambil bagian dalam kegiata tersebut. Ini menjadi bagian dari komitmen pihaknya dalam mendorong penguatan kapasitas intelektual aparatur.
Baca Juga: Suhu di Makkah Capai 47 Derajat Celcius, Jemaah Haji Riau Mulai Umrah Wajib dan Pembayaran Dam
''Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring, serta meningkatkan kapasitas jabatan fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kemenkum Riau,'' ujar Rudy.
Kegiatan itu sendiri dibuka Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi P3H Sulawesi Selatan Heny Widyawati.
Dalam sambutannya Andi mengangkat filosofi lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi yang bermakna saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menghargai sebagai landasan penting dalam membangun kolaborasi serta penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang kebijakan.
Pada sesi materi, akademisi Universitas Hasanuddin Dr Muh Tang Abdullah memaparkan pentingnya penguasaan teori dan metodologi dalam proses analisis kebijakan publik.
Menurutnya, seorang analis kebijakan tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus mampu membaca dinamika sosial masyarakat secara komprehensif agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar relevan, implementatif, dan berdampak nyata.
Materi berikutnya disampaikan Muhamad Ikbal Thola dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menyoroti standar kompetensi serta pentingnya penjaminan mutu dalam proses analisis kebijakan di instansi pemerintah.
Ia menekankan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis sebagai katalisator penyelesaian persoalan publik melalui rekomendasi yang berbasis data, akuntabel, dan mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara tepat.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pembahasan penting, mulai dari penguatan peran jabatan fungsional, digitalisasi dalam pengumpulan data kebijakan, hingga inovasi untuk mempercepat siklus kebijakan tanpa mengurangi kualitas substansi hukum.
Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi tanya jawab yang menjadi ruang berbagi pengalaman dan strategi menghadapi tantangan implementasi kebijakan di daerah.
Baca Juga: OJK Proyeksikan Bunga Kredit Turun Lagi
Pada akhir kegiatan, Rudy Hendra Pakpahan yang turut hadir secara virtual menegaskan, penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
''Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum harus terus diperkuat agar kebijakan yang lahir tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Riau,'' tegasnya.
Editor : M. Erizal