DUMAI merupakan salah satu kota strategis di pesisir timur Riau yang berperan sebagai pintu gerbang perdagangan nasional maupun internasional, terutama melalui jalur pelayaran di Selat Malaka. Posisi geografis tersebut menjadikan Dumai sebagai simpul logistik penting untuk distribusi komoditas unggulan seperti minyak sawit, produk turunannya, migas, dan barang industri lainnya.
Selain itu, Dumai juga terhubung dengan koridor darat utama Sumatra melalui Jalan Lintas Sumatra dan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai yang mempercepat arus barang dari hinterland menuju kawasan pelabuhan Dumai.
Di lain sisi, Provinsi Riau merupakan produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tingginya produksi Crude Palm Oil (CPO) menciptakan beban logistik yang masif menuju Pelabuhan Ekspor Dumai. Secara historis, pelabuhan Dumai melayani ekspor CPO dan produk turunannya dengan kapasitas mencapai 6 hingga 13 juta ton per tahun.
Baca Juga: Ibrahim, Hajar, dan Ismail: Pelajaran Human-Centered Governance dari Sebuah Keluarga
Volume ini mencakup sekitar 30 persen hingga 40 persen dari total keseluruhan ekspor CPO Indonesia, menjadikan pelabuhan ini sebagai salah satu pusat logistik kelapa sawit terbesar di dunia. Karena kapasitas dan posisinya yang strategis, pelabuhan ini menjadi gerbang utama pengiriman CPO ke negara-negara tujuan utama seperti India, Cina, dan Eropa. Sepanjang tahun 2024, total volume ekspor komoditas melalui seluruh pelabuhan di Kota Dumai mencapai 8,03 juta ton yang didominasi oleh CPO beserta produk turunannya.
Saat ini, transportasi CPO didominasi oleh ribuan truk tangki di jalan raya dengan tonase besar (ODOL). Hal ini mengakibatkan kerusakan dini pada perkerasan jalan (premature pavement failure) di ruas hulu menuju Kota Dumai serta tingginya biaya pemeliharaan jalan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan, diperlukan transformasi moda transportasi logistik melalui sistem jaringan perpipaan terintegrasi (pipeline system) dengan konsep hub-and-spoke.
Konsep hub-and-spoke (pusat dan cabang) adalah model jaringan logistik yang mengonsentrasikan transportasi dari berbagai titik asal ke beberapa pusat pengumpul (hub), sebelum didistribusikan ke tujuan akhir melalui koridor utama (spoke). Dalam upaya memutus rantai ribuan truk ODOL yang langsung masuk ke jalan raya kota, jaringan logistik diubah menjadi tiga komponen utama.
Baca Juga: Pemicu Perubahan Budaya Organisasi
Pertama, spoke atau jalur pengumpul di hulu. Titik asal adalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di wilayah hulu, misalnya dari daerah Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, atau Kampar. Moda transportasi sementara berupa truk tangki dengan kapasitas yang sesuai dengan kelas jalan kabupaten atau provinsi, sehingga tidak ODOL. Truk ini hanya bertugas mengangkut CPO dari PKS menuju hub terdekat, bukan langsung ke Dumai.
Kedua, hub atau pusat konsolidasi yang berfungsi sebagai terminal CPO antarmoda. Fungsi utama hub adalah sebagai tempat penampungan sementara (bulking station) strategis di perbatasan atau pinggiran wilayah sebelum masuk ke koridor utama Dumai. Lokasi detailnya dapat ditentukan dengan kajian lebih lanjut dengan memperhatikan beberapa faktor seperti ketersediaan lahan, lokasi di sekitar batas kota, akses jalan, dan lain-lain. Di hub ini, CPO dari ratusan truk kecil dikonsolidasikan. Hub dibangun di titik pertemuan jalur logistik yang memiliki akses ke moda transportasi alternatif berkapasitas besar, seperti pelabuhan Dumai atau jalur kereta api barang.
Ketiga, koridor utama dari hub ke tujuan akhir Pelabuhan Dumai. Dari hub, transportasi CPO dialihkan dari jalan raya ke moda jaringan pipa untuk dialirkan ke kawasan industri atau pelabuhan di Dumai, seperti Pelindo, Pelintung, atau Lubuk Gaung.
Skema KPBU dan Peran Swasta
Untuk mewujudkan proyek infrastruktur ini tanpa membebani APBD secara langsung, Pemerintah Kota Dumai merencanakan penyediaan lahan simpul (hub) di sekitar batas kota. Sementara itu, pembangunan teknis berupa hub, sarana dan prasarana operasional, serta perpipaan sepanjang 15-20 kilometer akan dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), misalnya dengan perusahaan besar multinasional yang memiliki fasilitas pabrik pengolahan (refinery), tangki timbun (bulking station), hingga dermaga ekspor sendiri.
Beberapa perusahaan besar di kawasan Pelabuhan Dumai yang bergerak di bidang ekspor CPO dan turunannya berpotensi diajak bekerja sama. Wilmar International Group, misalnya, merupakan salah satu penguasa pangsa pasar ekspor kelapa sawit terbesar di Dumai. Wilmar mengelola Kawasan Industri Dumai (KID) di Pelintung.
Baca Juga: Arah Digitalisasi KTP-el: Kegagalan Optimalisasi Perekaman Data
PT Wilmar Nabati Indonesia (WINA) memiliki kompleks industri hilirisasi kelapa sawit raksasa di kawasan Pelabuhan Pelintung dan Pelabuhan Dumai yang memproduksi minyak goreng, biodiesel, hingga oleokimia untuk pasar global. PT Multimas Nabati Asahan juga merupakan bagian dari jaringan logistik dan pengolahan CPO milik grup Wilmar.
Selanjutnya, Royal Golden Eagle (RGE) Group atau Apical, grup milik taipan Sukanto Tanoto, mengoperasikan salah satu fasilitas ekspor dan hilirisasi kelapa sawit terbesar di area Lubuk Gaung, Dumai. PT Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung berfokus pada pemurnian CPO (refinery) dan fraksinasi menjadi produk turunan skala ekspor.
Selain itu, terdapat PT Kutai Refinery Nusantara dan Musim Mas Group yang merupakan salah satu eksportir CPO dan produk turunan sawit paling terintegrasi di Indonesia dengan jaringan distribusi global yang kuat, serta perusahaan lainnya seperti Pelindo dan Pertamina.
Langkah-langkah yang Diperlukan
Pemerintah Kota Dumai perlu melakukan kajian dan persiapan lahan untuk penentuan lokasi hub. Selain itu, perlu juga menentukan koridor jalur (right of way) perpipaan dan fasilitas penunjangnya sepanjang 15-20 kilometer.
Diperlukan pula pembuatan studi kelayakan dan desain teknis infrastruktur, termasuk tangki timbun, jembatan timbang, biomass boiler plant, hub pengumpul, sistem perpipaan, sistem isolasi termal (thermal insulation), dan penjejak panas (electric/steam heat tracing) guna mengantisipasi titik beku CPO yang memiliki pour point antara 30 hingga 40 derajat Celsius. Juga diperlukan perencanaan kapasitas tangki timbun (tank farm) di lahan yang disiapkan untuk hub, stasiun pompa (screw pump), sistem pigging, dan otomasi SCADA.
Kajian Finansial, Hukum, dan Risiko
Diperlukan juga kajian finansial dan teknik ekonomi (engineering economics) untuk menarik investor dalam skema KPBU ini. Kajian tersebut mencakup perhitungan biaya kapital (CapEx) dan biaya operasional (OpEx), analisis kelayakan finansial menggunakan indikator WACC, NPV, IRR, Benefit-Cost Ratio (BCR), dan payback period.
Selain itu, perlu dilakukan simulasi struktur pendanaan dengan asumsi proporsi utang 70% dan ekuitas 30 persen, pemodelan tarif sewa per ton CPO yang kompetitif terhadap moda truk, serta analisis sensitivitas terhadap fluktuasi volume suplai CPO dan harga material. Kajian hukum, kelembagaan, dan risiko juga diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ini, baik di tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun operasi.
Demikianlah. Sehingga melalui transformasi moda transportasi logistik CPO dengan sistem jaringan perpipaan terintegrasi, konsep hub-and-spoke, dan skema KPBU, intensitas truk berat di jalan raya akan berkurang. Hal ini akan menurunkan biaya pemeliharaan jalan secara signifikan, sehingga menghemat pos anggaran APBD maupun APBN yang selama ini terbebani oleh perbaikan jalan rusak.
Mengingat Dumai melayani ekspor CPO antara 6 hingga 13 juta ton per tahun, sistem perpipaan terintegrasi sejauh 15-20 kilometer menuju pelabuhan atau kawasan industri seperti Pelindo, Pelintung, dan Lubuk Gaung akan mempercepat proses transfer komoditas secara masif dan kontinu untuk pemuatan langsung ke kapal ekspor.
Dengan skema KPBU, Pemerintah Kota Dumai cukup fokus pada penyediaan lahan untuk hub di batas kota, sedangkan beban pembiayaan kapital dan operasional pembangunan fisik hub, sarana prasarana, serta jaringan pipa ditanggung oleh badan usaha atau investor.***
Editor : Arif Oktafian