Dengan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB yang berada di kisaran Rp1.200 triliun, Riau memiliki basis ekonomi yang sangat besar. Aktivitas perkebunan, pertanian, industri, perdagangan, energi, jasa, transportasi dan berbagai sektor lainnya terus bergerak dan berkembang.
Namun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, saya melihat ada satu persoalan yang perlu kita bicarakan secara terbuka dan objektif: Apakah pertumbuhan ekonomi Riau sudah diikuti dengan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah?
Pertanyaan ini penting karena kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sangat bergantung pada seberapa kuat ruang fiskalnya. Saat ini APBD Provinsi Riau masih berada di kisaran Rp8,3-9 triliun. Jika dibandingkan dengan PDRB Riau yang sekitar Rp1.200 triliun, secara sederhana nilainya hanya sekitar 0,75 persen dari PDRB.
Baca Juga: SDM dan Kompetensi Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
Memang, rasio APBD terhadap PDRB bukan merupakan ukuran tunggal untuk menilai keberhasilan atau kesehatan fiskal suatu daerah. APBD juga dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan, termasuk transfer pemerintah pusat, Dana Bagi Hasil, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya.
Tetapi angka tersebut setidaknya memberikan sebuah pertanyaan besar. Mengapa aktivitas ekonomi Riau yang begitu besar belum sepenuhnya menghasilkan kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat?
Ekonomi Tumbuh, Kebutuhan Masyarakat Juga Tumbuh
Kita tidak bisa melihat APBD hanya dari sisi angka nominal. Penduduk terus bertambah. Kawasan permukiman berkembang. Industri terus tumbuh. Perdagangan semakin aktif. Jumlah kendaraan bermotor meningkat. Kebutuhan terhadap jalan dan jembatan semakin besar.
Baca Juga: Disonansi Moral di Balik Asap
Masyarakat membutuhkan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang lebih baik, pelayanan publik yang cepat, serta dukungan terhadap UMKM, pertanian, perkebunan dan sektor ekonomi lainnya. Artinya, kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Karena itu, kapasitas fiskal pemerintah daerah juga seharusnya bergerak naik mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. APBD jangan sampai stagnan ketika aktivitas ekonomi terus berkembang. Apalagi jika dalam kondisi tertentu APBD justru mengalami tekanan atau penurunan, sementara kebutuhan pembangunan semakin besar.
Di Sinilah Persoalan Fiscal Space Menjadi Penting
Kita harus jujur melihat struktur APBD Riau. Ketika porsi belanja wajib dan belanja rutin (Belanja Pegawai, P3K, TPP, Barang dan Jasa) mengambil sebagian besar ruang APBD, maka fiscal space atau ruang fiskal untuk membiayai pembangunan strategis menjadi semakin sempit.
Baca Juga: Ketika Safety Bertemu Realitas Lapangan
Akibatnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk melakukan intervensi pembangunan yang lebih besar. Kita masih membutuhkan perbaikan infrastruktur. Kita membutuhkan jalan dan jembatan yang lebih baik. Kita membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kita membutuhkan dukungan yang lebih kuat kepada sektor pertanian, perkebunan, UMKM dan ekonomi masyarakat.
Kita juga membutuhkan investasi pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Semua itu membutuhkan ruang fiskal. Maka persoalannya bukan semata-mata bagaimana membelanjakan APBD, tetapi juga: bagaimana memperbesar kemampuan APBD itu sendiri.
Tax Gap Harus Dibuka dan Dikaji Secara Luas
Menurut saya, salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah mengkaji secara serius tax gap atau kesenjangan antara potensi penerimaan dengan penerimaan yang benar-benar berhasil dikumpulkan.
Baca Juga: Korupsi di Indonesia: Membunuh Negara, Manusia hingga Harapan
Kita harus memiliki data yang jelas. Berapa sebenarnya potensi pajak daerah Riau? Berapa yang sudah terealisasi? Berapa potensi yang belum tergali? Apa penyebabnya? Apakah persoalannya pada data? Apakah pada tingkat kepatuhan? Apakah sistem pemungutan belum optimal? Apakah integrasi data antarlembaga belum berjalan baik? Atau terdapat persoalan tata kelola dan pengawasan yang perlu diperbaiki?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan data dan audit yang objektif. Kita tidak boleh langsung menuduh adanya kebocoran. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya potensi penerimaan yang belum optimal atau inefisiensi dalam tata kelola. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi penting.
Potensi Ekonomi Harus Dikonversikan Menjadi Kekuatan Fiskal
Riau memiliki banyak sektor ekonomi strategis. Pertanyaannya bukan hanya berapa besar nilai ekonominya, tetapi: berapa besar manfaat fiskal yang kembali kepada daerah dan masyarakat Riau? Pemerintah Provinsi perlu terus memperbaiki basis data perpajakan dan pendapatan daerah.
Baca Juga: Tak Cukup Hanya Menyalahkan Kepala SPPG!
Data kendaraan bermotor harus semakin terintegrasi. Potensi pajak daerah harus dipetakan secara lebih akurat. Pengelolaan aset daerah harus diperbaiki. Kinerja BUMD harus diukur secara profesional. Potensi retribusi harus dikaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan masyarakat.
Sektor-sektor ekonomi strategis juga perlu dilihat kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Dan yang tidak kalah penting, digitalisasi serta transparansi pengelolaan pendapatan harus diperkuat. Prinsipnya sederhana: potensi harus terdata, penerimaan harus dipungut sesuai ketentuan, pengelolaan harus transparan, dan hasilnya harus kembali dalam bentuk pelayanan serta pembangunan kepada masyarakat.
APBD Rp12 Triliun: Sebuah Aspirasi yang Perlu Dikaji
Dengan PDRB Riau sekitar Rp1.200 triliun, menurut saya kita perlu mulai membicarakan target peningkatan kapasitas fiskal secara lebih progresif. APBD Provinsi Riau menuju Rp12 triliun dapat menjadi salah satu target aspiratif yang perlu dikaji secara serius.
Baca Juga: Catatan Konstruktif Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru 7,39 Persen
Secara matematis, Rp12 triliun dibandingkan PDRB Rp1.200 triliun adalah sekitar 1 persen. Saya tidak mengatakan bahwa APBD harus secara otomatis menjadi 1 persen dari PDRB. Itu bukan ketentuan normatif.
Tetapi angka tersebut dapat menjadi benchmark aspiratif untuk mendorong pembahasan yang lebih serius mengenai kemampuan fiskal Riau. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung: berapa potensi PAD, berapa potensi DBH, berapa transfer pusat, berapa potensi pajak yang belum tergali, bagaimana kinerja BUMD, bagaimana optimalisasi aset daerah, dan berapa kebutuhan pembangunan Riau dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan. Dari sana kita bisa membangun target fiskal yang realistis, terukur dan berkelanjutan.
Jangan Hanya Menaikkan Pendapatan, Belanja Juga Harus Berkualitas
Memperbesar APBD bukan berarti kita boleh memperbesar belanja tanpa kendali. Ini juga harus menjadi perhatian. Pendapatan meningkat harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Jangan sampai penerimaan bertambah, tetapi belanja tidak efektif. Kita harus membangun prinsip: Economy — Efficiency — Effectiveness. Ekonomi dalam memperoleh sumber daya. Efisiensi dalam menggunakan anggaran.
Baca Juga: Pramuka sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Anak Bangsa (Refleksi Hari Pramuka)
Dan efektivitas dalam menghasilkan manfaat pembangunan. Setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRD Bukan Sekadar Mengkritik
Sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, saya berpandangan bahwa hubungan DPRD dengan Pemerintah Provinsi harus dibangun dalam semangat checks and balances. DPRD bukan hanya tempat mengkritik. Pemerintah juga bukan pihak yang harus selalu dibela.
Keduanya memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Kalau program pemerintah baik dan bermanfaat untuk masyarakat, tentu harus kita dukung. Kalau ada kekurangan, kita sampaikan. Kalau ada persoalan tata kelola, kita dorong untuk diperbaiki.
Baca Juga: Fakta Framing, Tak Tersentuh Hukum
Kalau ada potensi pendapatan yang belum optimal, kita minta dilakukan evaluasi. Dan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, DPRD harus menyampaikan secara objektif dan konstruktif. Kritik bukan berarti berseberangan. Pengawasan bukan berarti permusuhan. Justru pengawasan yang sehat merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih baik.
Riau Tidak Boleh Hanya Besar Secara Ekonomi
Saya ingin Riau bukan hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki PDRB besar. Saya ingin kekuatan ekonomi Riau juga tercermin dalam kemampuan fiskalnya. Kita ingin pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat. Kita ingin aktivitas industri memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Kita ingin potensi pajak dan pendapatan daerah dikelola secara optimal. Kita ingin APBD tumbuh secara sehat. Dan kita ingin fiscal space semakin luas sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai pembangunan.
Baca Juga: Matematika Langit: Membaca Janji Sedekah dengan Nalar dan Tauhid
Riau memiliki potensi besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi itu dikelola menjadi kekuatan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas fiskal daerah. Buka datanya. Petakan potensinya. Identifikasi tax gap-nya. Perbaiki tata kelolanya. Tutup celah kehilangan penerimaan. Tingkatkan efisiensi belanja. Perkuat BUMD. Optimalkan aset daerah dan bangun sistem pendapatan yang transparan serta berbasis data.
Penutup
Pada akhirnya, kita semua mempunyai tujuan yang sama. Pemerintah ingin pembangunan berjalan. DPRD ingin pembangunan memberikan manfaat. Dan masyarakat ingin merasakan hasil pembangunan secara nyata.
Karena itu, mari kita bangun hubungan yang sehat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau. Kita dukung yang baik. Kita awasi yang perlu diawasi. Kita kritik yang perlu diperbaiki. Dan kita cari solusi bersama. Riau tidak boleh puas hanya dengan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Ketika Perlindungan Konsumen Disalahpahami
Ekonomi harus tumbuh, kapasitas fiskal harus menguat, fiscal space harus semakin luas, APBD harus semakin berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan akhirnya. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar angka PDRB dan APBD, tetapi seberapa besar manfaat pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat Riau.
Pantun Penutup
Ke Kampar membawa rambutan, Singgah sebentar membeli durian.
APBD kuat bukan sekadar anggaran, Tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Riau ke depan.
Naik sampan menyusuri sungai, Air tenang menuju muara.
Kritik membangun tetap kita sampaikan, Pengawasan kuat demi Riau sejahtera.***
Editor : Arif Oktafian