PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap 25 November sebagai apresiasi kepada para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Tema tahun ini adalah “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Tema ini menjadi pengingat bahwa guru dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan bangsa.
Melalui tema tersebut, pemerintah ingin menegaskan bahwa penghargaan terhadap guru bukan hanya diberikan kepada individu berprestasi, tetapi juga bagi mereka yang membawa dampak positif bagi murid, lingkungan belajar, dan komunitas sekolah. Guru dinilai tidak semata-mata dari kemampuan akademis, tetapi juga dari kontribusi dan teladannya di dunia pendidikan.
HGN tahun ini menjadi momentum penting untuk memotret ulang realitas profesi guru di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Meski digadang sebagai pilar utama pendidikan dan pembangunan bangsa, kesejahteraan serta kondisi kerja guru hingga kini masih belum merata. Salah satunya terjadi di Indragiri Hilir (Inhil), di mana masih ada guru yang menerima gaji Rp720 ribu per tiga bulan.
Setiap Sabtu, Mirwan mulai bergegas menghidupkan sepeda motor menuju pelabuhan untuk berangkat mengajar di Madrasah Aliyah (MA) yang berada di Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Menjadi seorang guru profesional merupakan cita-citanya sejak kecil.
Baginya, ilmu yang didapat dibangku sekolah dan kuliah harus disalurkan untuk orang banyak. Meski berpenghasilan hanya Rp720 ribu per tiga bulan yang jauh dari kata layak, pria 32 tahun ini tetap bertahan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin merosot.
‘’Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Arab, dan satu minggu cuma dapat tiga jam pelajaran, satu jam Rp20 ribu,” ucap Mirwan sambil tersenyum, seolah ingin menyembunyikan pahitnya angka tersebut.
Sebagai kepala keluarga yang menafkahi istri dan dua orang anak, Mirwan harus mencari pekerjaan sampingan di luar jam mengajar. Sebab apa yang diterimanya itu tak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Sekarang saya kerja sebagai relawan MBG (Makan Bergizi Gratis, red), untuk tambahan biaya rumah tangga, mengajar hari Sabtu saja, langsung 3 jam,” sambungnya sambil tertawa kecil.
Mirwan berharap pemerintah memperhatikan sekolah-sekolah swasta seperti ditempatnya mengajar sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara guru negeri dan swasta. “Kami tulus dan ikhlas mengabdi, makanya kami tetap mengajar demi anak-anak yang
menuntut ilmu, khususnya di bidang agama. Tapi kami tetap berharap diperhatikan juga sekolah-sekolah swasta ini supaya tidak ada kesenjangan antara guru,” harapnya.
Sudah menahun Mirwan mengajar, statusnya tetap honorer, tanpa tunjangan, tanpa jaminan, dan tanpa kepastian diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, ia belum pernah absen dari kelas kecuali saat sakit berat. “Anak-anak sudah seperti tanggung jawab saya. Kalau saya tidak datang, saya merasa bersalah,” tuturnya.
Ketua PGRI Inhil, Fauzan Amrullah mengatakan, PGRI Inhil memiliki peran sebagai organisasi profesional yang bisa fokus pada peningkatan mutu, profesional, kompetensi, dan perlindungan hukum bagi guru. “PGRI juga memperjuangkan jenjang karier, kesejahteraan, dan hak-hak guru, termasuk guru honorer. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik guru Indonesia,” ungkapnya.
Di saat guru bermasalah, lanjut Fauzan, PGRI memiliki dua instrumen untuk membantu. “Perlindungan ini difasilitasi terutama melalui perangkat kelengkapan organisasi yang disebut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) dan didukung oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI),” ucap Fauzan.
Terpisah, Bupati Inhil Herman mengungkapkan masalah kesejahteraan guru saat ini salah satunya banyak mengeluarkan biaya pribadi untuk mengajar di lokasi yang memiliki keterbatasan transportasi dan akses. “Selain melaporkan kondisi infrastruktur, kami juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, terutama terkait tunjangan khusus bagi guru di daerah terdepan, terluat dan tertinggal,” ujarnya.
Di Inhil sendiri, guru memang masih banyak dibutuhkan, namun perekrutan saat ini sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang mewajibkan menyelesaikan guru diangkat menjadi PPPK. “Daerah menunggu keputusan terbaru, bagaimana dan apanya yang harus dilakukan,” tutur Herman.
Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski slogan nasional tahun ini mengusung semangat “Guru Hebat Indonesia Kuat”, kenyataan menunjukkan kesejahteraan dan kondisi kerja guru masih jauh dari kata merata.
Di Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia, guru tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga penjaga peradaban di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang serba terbatas. Namun tanggung jawab besar itu belum sepadan dengan kesejahteraan yang mereka terima. Hingga kini, sejumlah hak para pendidik masih terhambat, terutama terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru.
Seorang guru ASN di Meranti Gusri mengaku stabilitas gaji dan tunjangan bukanlah jaminan. Beban kerja meningkat, sementara hak yang seharusnya diterima justru tertunda. “ASN itu dibilang aman dari sisi pendapatan pun tidak juga. Pemerintah daerah masih terutang TPP 2024 selama tiga bulan kepada kami dan sampai hari ini belum dibayarkan,” ungkapnya, Ahad (23/11).
Guru berharap ada komitmen kuat pemerintah daerah untuk merampungkan persoalan tersebut. Meskipun demikian nasib guru non-ASN atau honorer jauh lebih berat. Dengan pendapatan yang tidak menentu, mereka tetap menjalankan tugas mengajar di tengah minimnya kepastian status.
“Sukanya tetap bisa mengajar anak-anak. Dukanya, ya penghasilan jauh dari cukup. Sementara kabar alih status ke PPPK Paruh Waktu belum jelas,” ujar Fahmi, seorang guru honorer.
Di sejumlah sekolah, gaji honorer berkisar Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan, bergantung BOS, insentif daerah, dan jumlah jam mengajar. Rata-rata guru honorer harus merangkap lebih dari satu mata pelajaran karena kekurangan tenaga pengajar. “Kami sering merangkap mata pelajaran. Tapi kesejahteraan tidak ikut naik,” tambahnya.
Menanggapi keluhan para pendidik, Bupati Kepulauan Meranti H Asmar menegaskan pemerintah daerah tidak pernah menutup mata terhadap persoalan kesejahteraan guru. Ia menyebutkan kebijakan penganggaran TPP harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk regulasi belanja pegawai dan kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah pada prinsipnya berkomitmen memenuhi hak seluruh ASN termasuk guru. Namun pembayaran TPP wajib mengikuti kemampuan kas daerah serta regulasi belanja pegawai yang sangat ketat,” tegas Asmar.
Ia menjelaskan bahwa sisa TPP yang belum dibayarkan masuk dalam kategori tunda bayar dan tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah. “Tunda bayar itu bukan dihapus. Itu tetap menjadi kewajiban pemerintah. Kita mengatur sesuai kemampuan fiskal sambil menyesuaikan dengan aturan yang mengikat, termasuk batasan belanja pegawai yang diawasi pusat,” jelasnya.
Pekanbaru Komitmen Sejahterakan Guru
Di Kota Pekanbaru, perhatian terhadap guru bukan hanya pada seremoni peringatan, tetapi diwujudkan melalui program yang menyentuh langsung kesejahteraan dan profesi mereka. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Safrian Tomi, menyebut tiga kata kunci dalam upaya menyejahterakan guru, “Dompet Terisi, Hati Terlindungi, Kompetensi Terakui.”
Tiga frasa ini merangkum langkah nyata pemerintah dalam memastikan guru mendapat hak, perlindungan, dan kesempatan berkembang. “Pemerintah memastikan kesejahteraan guru terpenuhi. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan sertifikasi dan TPP bagi guru berstatus ASN. Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru memberikan kepastian status melalui pengangkatan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” ujarnya.
Kenyamanan bekerja menjadi perhatian besar. Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat melalui revitalisasi pendidikan, mulai dari pembenahan fasilitas hingga pengaturan jam mengajar agar guru tidak terbebani.
Sementara itu, guru honor yang masih bertugas di berbagai sekolah juga tetap menjadi perhatian. Meski jumlah pastinya belum terdata karena berada di kewenangan sekolah, kesejahteraan mereka turut diupayakan melalui dana BOS yang menjadi sumber pembayaran honor.
Guru di Kuansing Jauh Lebih Sejahtera
Di Kuantan Singingi (Kuansing) guru merasakan jauh lebih sejahtera. Hal ini diungkapkan Yuasdar SPd, Kepala Sekolah SDN 015 Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman. Yuasdar memaparkan, dalam 25 tahun kariernya sebagai seorang guru, pendidikan di Kuansing banyak mengalami perubahan.
Dari segi bangunan sekolah, mayoritas sudah beton. Begitu juga dengan kesejahteraan atau gaji yang diterima bulan ke bulan. Awal dia menjadi guru, hanya mendapatkan gaji Rp1,5 juta per bulan dan tidak ada namanya sertifikasi.
Sekarang, Yuasdar menerima gaji Rp4,3 juta per bulan ditambah sertifikasi sebesar satu bulan gaji dan tunjangan khusus yang diberikan pemerintah pusat yang ditransfer pusat per tiga bulan. “Alhamdulillah, sekarang rata-rata sudah terima gaji Rp8 jutaan. Kalau tunjangan guru daerah khusus masuk, lebih dari Rp10 juta. Alhamdulillah,” ujarnya.
Senada diungkapkan Masdian SPd yang dipercaya sebagai Kepala SMPN 6 Kecamatan Kuantan Tengah. Pria yang sudah mengabdi selama 22 tahun di dunia pendidikan Kuansing mengakui kesejahteraan guru jauh lebih baik dibandingkan awal-awal dia menjadi guru. Dari segi gaji, dulu terbilang pas-pasan. Tetapi sekarang lebih memadai, tergantung golongan dan masa kerja.
Rata-rata guru yang memiliki masa kerja sama dengannya menerima per bulan Rp5 juta lebih, sudah termasuk tunjangan istri, tambah sertifikasi. Sementara guru PPPK rata-rata per bulan Rp3,2 juta ditambah sertifikasi sama besar dengan gaji pokok. “Tapi dibanding awal-awal menjadi guru, sekarang jauh lebih baik, lebih sejahtera. Apalagi kalau suami istri keduanya guru sertifikasi,” kata Masdian.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Kuansing H Herizon SPd MM didampingi Sekretaris Zulmaswan SPd MM menjelaskan, di awal-awal Kuansing berdiri menjadi kabupaten, nasib dan kesejahteraan para guru belumlah memadai. Apalagi pada masa itu, 50 persen guru yang ada masih berstatus honorer dan belum ada bantuan sertifikasi.
Sekarang Kabupaten Kuansing sudah 26 tahun menjadi kabupaten. Banyak sudah yang berubah dalam dunia pendidikan Kuansing. Bangunan sekolah yang jauh lebih layak dan kesejahteraan guru yang lebih baik. Sebanyak 3.392 orang guru yang mengajar dalam kewenangan kabupaten, sudah berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Baik PNS maupun PPPK.
Dari jumlah itu, 85 persennya sudah mengantongi sertifikasi guru. Hanya tinggal 15 persen belum sertifikasi. “Kalau lah semua guru di Kuansing meraih 100 persen sertifikasi, maka kami yakin kesejahteraan guru jauh akan meningkat,” sambung Zulmaswan.
Wakil Bupati Kuansing, Muklisin mengucapkan selamat pada seluruh guru. Ia menambahkan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun daerah dan pencetak generasi masa depan daerah. Makanya, sudah selayaknya pula nasib mereka dan kesejahteraan para guru diperhatikan.
Sebagai bentuk perhatian, Pemkab Kuansing selalu komit mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBD Kuansing untuk pendidikan. Dengan kesejahteraan yang meningkat, Muklisin berharap para guru yang bertugas di Kuansing terus semangat, sungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencetak sumber daya manusia Kuansing yang andal.
Sekretaris PGRI Kuansing Lismadi SPd MM menyebutkan, sekarang tidak ada lagi guru-guru honor. Semua sudah diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK. Berbeda dengan 10 tahun lalu, hampir 50 persen guru adalah honorer. Mulai dari pusat hingga ke daerah.
Dengan perubahan status itu, kesejahteraan guru sudah jauh lebih baik. Mayoritas guru di Kuansing sudah sertifikasi. “Kalau gajinya per bulan Rp4 juta ditambah sertifikasi Rp4 Juta, maka ia terima Rp8 juta per bulan untuk seorang guru,” ujarnya.
Namun ia berharap, pemerintah tetap peduli dengan nasib para guru yang ada. Alokasi anggaran 20 persen dari APBD Kuansing itu benar-benar diperuntukkan untuk pendidikan, terutama peningkatan kompetensi atau SDM guru. Guru saat ini tidak hanya dihadapkan pada persoalan mengajar tetapi juga persoalan mendidik.
“Kalau belajar mengajar tidak terlalu sulit, tetapi tantangan mendidik ini yang berat. Tak jarang guru diadukan orang tua murid karena sedikit keras. Padahal masih dalam kewajaran. Kasus-kasus ini sering terjadi di sekolah dan dimediasi PGRI. PGRI Kuansing di tengah guru,” ujarnya.
Pemkab Kampar Tegaskan Komitmen
Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para tenaga pendidik sekaligus mengumumkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru di wilayahnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap peningkatan perhatian kepada tenaga pendidik, Pemkab Kampar akan segera melaksanakan pengukuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan PPPK Paruh Waktu. Bupati Yuzar menekankan bahwa mayoritas dari peserta yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat ini berasal dari tenaga pendidik.
“Ini adalah janji dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi guru-guru honorer yang selama ini telah berjuang keras. Dengan status PPPK, kita berharap mereka bisa bekerja dengan lebih tenang, fokus, dan profesional dalam mendidik anak-anak kita,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Kampar Aidi turut menyampaikan HGN sebagai pengingat betapa besar dedikasi dan pengorbanan para guru. “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Mereka adalah ujung tombak dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi muda,’’ ujarnya.
Di Rokan Hilir, Kadisdik HM Nurhidayat SH MH menilai saat ini kesejahteraan bagi para guru sedang meningkat tapi memang diakui masih belum merata. “Guru ASN mendapat kepastian lebih, sementara guru honorer masih menghadapi banyak kendala,” kata Nurhidayat, Ahad (23/11).
Ia mengatakan terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan itu berkorelasi dengan beban administrasi dan akses pelatihan yang masih menjadi tantangan. “Meski begitu, banyak tantangan struktural termasuk pemerataan anggaran pendidikan di daerah yang masih menghambat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh,” ujar Nurhidayat.
Ia menegaskan dalam hal program atau terobosan yang dilakukan pemerintah secara keseluruhan cukup banyak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi kalangan guru. “Namun memang tetap ada tantangan dalam implementasi dan pemerataan terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas,” katanya
Sementara ditanyakan terkait dengan kendala pengadaan guru baru di daerah. Ia menerangkan terutama berkaitan dengan aspek pendanaan, distribusi, regulasi hingga kondisi sosial. Di samping juga keterbatasan formasi dan anggaran pemerintah daerah.
“Seperti pemda tidak memiliki cukup anggaran untuk mengangkat guru baru, terutama ASN/PPPK, sementara formasi yang dibuka pusat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan nyata di daerah,” katanya. ‘’Dana BOS tidak dapat digunakan untuk mengaji guru tetap, hanya untuk guru honorer dengan batasan tertentu saja,’’ ujarnya.
Ia menegaskan sejauh ini memang masih terjadi kendala ketidakseimbangan distribusi guru dimana cenderung daerah terpencil, tertinggal lebih sering kekurangan guru karena fasilitas yang terbatas, akses transportasi sulit dan biaya hidup yang tinggi.
“Sebaliknya, daerah perkotaan kelebihan guru, terutama guru ASN. Dan inilah yang akan di tata oleh dinas Pendidikan ke depannya, Dinas Pendidikan ke depannya akan melakukan pemetaan dan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan agar merata semuanya,” kata Mantan Camat Bangko ini.
Menyangkut tentang besaran gaji bagi guru, Nurhidayat menerangkan untuk rata-rata gaji guru ASN (PNS) berkisar pada angka Rp3,9 juta, sementara ASN (PPPK) berkisar Rp3,2 juta dan honor daerah berkisar pada angka Rp2juta.
Berkaitan dengan hari guru ini, Nurhidayat mengharapkan agar kesejahteraan bagi para guru terus mengalami peningkatan dan di sisi lain para guru juga diharapkan dapat semakin professional dan pada gilirannya kualitas pendidikan semakin meningkat.
Di Siak, pemkab sangat memperhatikan kesejahteraan guru, baik ASN maupun honorer, dan termasuk honorer di sekolah/madrasah swasta. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Fakhrurrozi SPd MPd.
Dijelaskan Kadis Fakhrurrozi yang akrab disapa Ozi, untuk ASN (PNS dan PPPK) ada beberapa sumber penerimaan, gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai (TPP), sertifikasi sebesar 1 kali gaji pokok (untuk guru non sertifikasi diberikan tambahan penghasilan, tunjangan daerah khusus atau terpencil. “Honorer di sekolah negeri kami berikan bantuan yang kami sebut honor daerah,” jelas Ozi.
Guru honor yang berada di daerah khusus atau terpencil selain dari honor daerah, ada tambahan 1 kali lipat honor daerah (terpencil) dan 2 kali lipat honor daerah (khusus). Sedangkan untuk honorer di sekolah atau madrasah swasta diberikan bantuan kesejahteraan yang besarannya sesuai kualifikasi guru tersebut.
Kesejahteraan Guru Diperparah Minimnya TKD
Pada tahun ini, sepertinya belum berpihak kepada para guru. Apalagi untuk mewujudkan kesejahteraan guru yang layak dan berkecukupan. Salah satu dampak untuk mewujudkan kesejahteraan guru dilatarbelakangi oleh minimnya dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga dengan kondisi itu, kesejahteraan guru masih jauh dari harapan.
Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto S Sos MSI mengatakan, pada tahun ini dan tahun 2026 transfer ke masih sangat terbatas. “Untuk mewujudkan kesejahteraan guru tentang harus siap dengan kondisi keuangan. Sementara saat ini terkendala minimnya transfer ke daerah,” ujar Ade Agus Hartanto, Ahad (23/11).
Ade Agus Hartanto juga mengajak guru untuk tetap menjadi hebat dan bermartabat. Karena dengan guru hebat akan mampu lebih mandiri serta menghantarkan akan pentingnya menghadapi generasi muda dan pentingnya peran guru saat ini untuk menentukan generasi cerdas, berkarakter dan memiliki keterampilan.
Guru Jadi Perhatian Pemkab Bengkalis
Pemkab Bengkalis mengapresiasi tingginya peran guru, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. “Momen ini (HGN) adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan apresiasi kita kepada para pahlawan tanpa tanda jasa sesuai dengan peran krusial guru sebagai fondasi yang membangun generasi penerus yang tangguh,” ujar Bupati Bengkalis Kasmarni.
Makanya Pemkab Bengkalis terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan guru. “Kami akan tetap memperhatikan nasib guru, khususnya para guru honorer yang sudah diprioritaskan menjadi pegawai PPPK dan juga paruh waktu,” jelasnya.
Kadisdik Bengkalis Hady Prasetyo juga mendorong para guru dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalan tugas mulia. Karena ke depan pihaknya akan terus memperhatikan kesejahteraan guru, sesuai dengan amanah yang diembannya.
Pemkab Pelalawan juga berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru. Hanya saja, berkurangnya penerimaan TKD, khususnya pada 2026 membuat Pemkab Kampar harus bekerja keras mencari solusi agar kesejahteraan para pahlawan tanpa jasa ini tetap dapat terealisasi.
“Ya, meski kondisi TKD terus berkurang, namun kita tetap terus memperjuangkan kesejahteraan para guru. Salah satunya tetap berkomitmen memproritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar. Sehingga pelayanan dasar tetap berjalan dan sesuai yang diharapkan Masyarakat,’’ ujar Bupati Pelalawan H Zukri didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pelalawan, Leo Nardo SPd, Ahad (23/11).
Zukri mengatakan, setiap tahunnya guru mendapatkan tambahan penghasilan jika telah tersertifikasi. “Selain itu, para guru juga mendapat tambahan penghasilan guru (TPG). Dan khusus guru TK, mendapat bantuan insentif atau tambahan gaji dari pemerintah daerah sebesar Rp300 setiap bulannya,” papar Zukri.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pelalawan, Leo Nardo SPd menambahkan besaran gaji dan pendapatan guru, khususnya guru ASN, bervariasi sesuai golongan. Gaji dengan golongan paling rendah, yakni sebesar Rp1,8 juta dan paling tinggi sebesar Rp3,5 juta. “Dan untuk gaji non-ASN terendah Rp400 ribu bagi guru komite dan Rp1,55 juta bagi guru PPPK Paruh waktu,” jelasnya.
21.009 Guru Tersebar di Provinsi Riau
Dinas Pendidikan (Disdik) Riau mencatat terdapat 21.009 guru SMA sederajat yang ada di Riau, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta di 12 kabupaten/kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, secara rinci guru Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta mencapai 646 orang. “Guru SMA negeri dan swasta di Riau sebanyak 12.109 orang dan guru SMK negeri dan swasta sebanyak 8.254 orang,” katanya.(*2/wir/ilo/dac/kom/fad/mng/kas/ksm/amn/sol/das)