BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis benar-benar kacau. Diduga beban daerah yang sangat tinggi untuk pengganjian ASN, PPPK Penuh dan paruh waktu, tenaga outsourcing dari APBD 2026 sebesar Rp2,8 triliun, atau lebih separuh anggaran ABPD atau sekitar Rp2 triliun untuk pembayaran gaji, sedangkan sisanya untuk pembiayaan lain dan pembangunan.
Kondisi itu berimbas pada pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemkab Bengkalis, khususnya dari Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Bengkalis Ersan Saputra dan dari Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Bengkalis selaku pengelola keuangan daerah.
Kondisi ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan juga kalangan ASN. Meski mereka tak berani menyuarakan keluhan, namun keluhan itu senter dimana-mana, karena hari raya Idulfitri 1447 juga sudah didepan mata dan tinggal menghitung hari.
Raut kekecewaan mereka terpancar sampai pada H-3 hari raya Idulfitri, yang menggantungkan nasib dan penghasilannya sebagai ASN. Apalagi dari sekian banyak mereka sudah menyekolahkan SK-nya di sejumlah perbankan.
Dimana, dana TPP yang seharusnya didapat tiap bulan ASN yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dihitung dari kehadiran dan nilai kinerja tetapi sampai saat ini belum juga dirasakan para ASN.
Kepada wartawan beberapa ASN mengakui bahwa hingga saat ini TTP dan THR belum juga keluar. Sehingga mereka harus berutang kesana kemari untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.
"Ya, jujur kami katakan, kondisi sekarang ini kacau betul nak bayar fitrah saja belum dapat. Padahal kantor bank hari ini terakhir. Belum buat SPM lagi rincian dah di buat mana sempat," ujar N, salah seorang pegawai di Bengkalis, kemarin.
Ia mengaku, sudah mendapatkan kabar bahwa THR dan TPP-nya tak cair sebelum idulfitri. Bahkan dikabarkan setelah lebaran dibayarkan. Kalau ini yang terjadi makanya hanya bisa pasrah.
Ia mengaku, penghasilan keluarga hanya bersumber dari gaji ASN. Jika ini tak dibayarkan tentu sangat memberatkan ekonomi keluarganya, karena bekerja cukup lama sebagai ASN namun tak dihargai.
"Kami berharap ada keajaiban menjelang Idulfitri. Kami tetap optimis pemerintah bisa membayar THR dan TPP kami sebelum lebaran tiba," ucapnya sedih.
Bahkan dari informasi yang didapat di lapangan menyebutkan, dana anggaran THR dan TPP ASN sudah ditransfer pusat ke kas daerah. Namun angaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan honorer tanaga PPPK penuh dan paruh waktu serta tenaga outsourcing.
Sampai Kamis (19/3/2026), THR dan TPP ASN benar-benar tak dibayarkan oleh Pemkab Bengkalis. Padahal menghadap hari raya ini mereka sangat berharap THR dan TPP mereka terima. Apalagi uang gajian awal Maret lalu sudah habis buat kebutuhan selama Ramadan.
"Belum cair dan memang sangat berat menghadapi situasi ini. Apa yang mau dimakan pun tak tau. Karena gaji awal Maret yang kami terima sudah habis buat perbekalan selama Ramadan," keluh Y, salah seorang ASN di Pemkab Bengkalis, Kamis (19/3/2026).
Ia mengaku sangat sedih, karena satu-satunya harapan menghadapi lebaran ini hanya mengharapkan THR dan TPP. Kalau gajian bulanan masih lama setelah lebaran, karena gajian awal bulan sudah habis.
Bahkan kisah sedih yang lebih parah menjelang momen Idulfitri 1447 Hijriyah, dialami ribuan aparatur desa se-Kabupaten Bengkalis, yang juga dihadapkan pada kenyataan pahit. Anggaran desa yang seharusnya ditransfer dari pusat melalui rekening daerah hingga kini belum menunjukkan kejelasan apapun, membuat mereka terjebak dalam kesulitan ekonomi yang mendalam.
"Kami tak gajian bukan dua bulan tapi sudah lima bulan, sejak November 2025 sampai Maret 2026. Yang wajib ini saja belum ada kejelasan, apalagi masalah yang lain seperti THR atau dana lain juga tak ada kejelasan," ucap Y, salah seorang Sekretaris Desa di Pulau Bengkalis, Selasa (17/3).
Ia mengaku bingung menghadapi kondisi saat ini, karena hari raya Idulfitri sudah didepan mata, sementara kebutuhan rumah belum ada yang terpenuhi.
"Memang kami sudah diberitahu saat ada zoom meeting bersama dengan BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkalis, tapi kami juga heran kenapa dananya tidak ada, sedangkan semua kewajiban kami sudah kami laksanakan," jelasnya.
Namun atas keluhan tersebut, semua pejabat Pemkab Bengkalis diam. Bahkan Bupati Bengkalis Kasmarni saat akan dikonfirmasi usai melantik pejabat Pemkab Bengkalis beberapa hari lalu di Lantai 4 Kantor Bupati Bengkalis, seolah enggan berkomentar.
Bahkan saat keluar dari ruang acara, Bupati malah dikawal ketat, dengan pagar betis yang tak ada celah untuk wartawan mewawancarainya dan berlalu masuk ke dalam lif dari lantai 4 tersebut menuju ke lantai dasar.
"Susah nak diwawancara dan dikawal ketat sampai ke pintu lif. Padahal kita mau konfirmasi masalah THR dan TPP ASN kapan mau dibayarkan," ucap Ijal, salah seorang wartawan online.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, dana transfer ke desa dari Kabupaten Bengkalis belum dapat disalurkan ke desa, karena keterbatasan dana yang dimiliki Kabupaten saat ini.
"Ini juga sudah dijelaskan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Bengkalis kepada seluruh Pemerintah Desa pada rapat koordinasi yang difasilitasi Dinas PMD," ujarnya.
Ia menyebutkan, BPKAD bersama seluruh anggota TAPD akan terus mengupayakan, solusinya agar dapat dipenuhi secepat mungkin. Bahkan melalui pembicaraan zoom meeting bersama perwakilan aparatur desa sudah disampaikan terkait penyaluran dana ke desa yang masih kurang.
"Sudah. Sudah kami sampaikan ke perwakilan apartur desa. Jadi sabar ajalah kita tunggu sampai menjelang hari raya Idulfitri ini mudah-mudahan ada keajaiban dan bisa dibuatkan segera," ujarnya.
Sedangkan Kepala BPKAD Bengkalis Aready yang dikonfirmasi terkait persoalan itu, sangat sulit dijumpai. Bahkan melalui sambungan selularnya yang dikontak sebanyak 6 kali juga tak diangkat. Meski sambungannya berdering namun tak kunjung ini diangkat. Bahkan melalui pesan singkat whatsApp-nya juga tak membalas.
Meski dalam beberapa kesempatan, ia mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu dana transfer pusat yang belum kunjung diterima daerah. Tapi sebelum hari raya ini tetap akan dibayarkan. "Ya, kami masih menunggu dana pusat dari dana bagi hasil, kalau ini sudah di transfer maka akan segera kami salurkan," jelasnya singkat.
Sedangkan Sekretaris BPKAD Bengkalis Al Hamidi yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp-nya hanya menjawab singkat belum ada arahan sampai saat ini. Di tambah lagi dirinya baru beberapa hari menjabat sebagai sekretaris BPKAD, sehingga dirinya belum berani mengeluarkan statemen terkait dana THR dan TPP ASN. "Belum ada arahan. Saya pun belum tau kapan cairnya," ucapnya singkat.
Sementara itu, Sekdakab Bengkalis dr Ersan Saputra yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya sebanyak 10 kali juga tak diangkat. Karena saat ditelpon melalui sambungan WatsApp-nya dalam kondisi memanggil. Padahal sebelumnya sempet memberikan balasan yang menunjukkan kondisi HP-nya dalam keadaan aktif.
Sampai Rabu (18/3) sore, karena dalam kondisi libur bersama Hari Raya Nyepi dan dilanjutkan dengan cuti bersama Hari Raya Idulfitri, seolah Sekda yang juga Ketua TPAD Bengkalis hilang entah kemana. Meski pekan lalu sempat terlihat saat menghadiri pelantikan Anggota PAW DPRD Bengkalis dan setelah itu Sekda selalu berada di luar kota untuk melakukan perjalanan dinasnya.
Sampai berita ini diterbitkan, Sekda Bengkalis tak kunjung bisa dikomunikasikan terkait persoalan pembuatan THR dan TPP ASN di lingkungan Pemkab Bengkalis. Bahkan saat berada di kantornya, juga sangat sulit dijumpai dengan alasan sekda sedang ada tamu atau sibuk dengan pekerjaan.
"Maaf, Sekda sedang ada tamu. Dan nanti beliau juga ada rapat bersama pejabat OPD," ucap salah seorang petugas jaga di Kantor Bupati Bengkalis saat itu.
Editor : Rinaldi