BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bengkalis, mulai menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, sejumlah orang tua murid mengeluhkan menu yang dibagikan ke anak didik dalam kondisi tidak layak konsumsi alias basi.
Kondisi MBG yang basi dari Dapur SPPG Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis yang disajikan untuk anak-anak SDN 4 Bengkalis pada, Senin (29/9) pagi. Saat itu, makanan yang didrof dari dapur SPPG ke sekolah diduga sudah terlalu lama tersimpan dalam kompreng.
Seorang wali murid SDN 4 Bengkalis berinisial P mengaku, anaknya pagi itu mendapat menu nasi, kuah sate, sayur toge, kacang panjang dan semangka dengan kondisi sebagian sudah basi. "Ya, anak saya bilang makanan yang dibagikan bau. Semangkanya pun banyak yang busuk," keluhnya.
Ia sebagai orang tua murid menilai, pihak sekolah kurang transparan dalam menindaklanjuti kasus ini. Pihaknya berharap kepala sekolah atau guru mencoba dulu makanan MBG sebelum dibagikan. "Ini penting agar makanan yang dikonsumsi murid benar-benar layak," tegasnya.
Kepala SDN 4 Bengkalis Selvia Gayatri yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (30/9) menyebutkan, penerapan MBG di sekolahnya sudah masuk bulan kedua sejak program tersebut digulirkan. Selama ini seluruh murid menerima program MBG dengan penuh semangat dan senang.
"Bukan basi, tapi ada sayuran seperti pecal sayur yang isinya mi putih dan tauge. Mungkin karena bau toge itu agak langgu, sehingga dirasakan murid kami basi," ujarnya.
Ia menyebutkan, memang pasa saat santap pagi saat jam istrirahat pada Senin (29/9), memang makanan yang disajikan berkuah dan murid tidak suka dengan sayuran tersebut, sehingga banyak yang tak makan. Tapi sebelum-sebelumnya tidak ada masalah.
"Ya, banyak murid enggan menyentuh menu MBG pada Senin lalu karena rasa kuah yang tidak enak dan sayur toge yang berbau," jelasnya.
Namun kata Silvia, pihaknya tetap waspada. Makanya sekarang sebelum santap manan dilakukan muridnya, maka makanannya akan cicipi terlebih dulu oleh guru untuk memastikan makanannya aman dikonsumsi.
Sedangkan pelaksana lapangan SPPG yang juga Kepala Dapur SPPG MBG Desa Pedekik, Muhammad Hidayat yang saat itu dijumpai berada di SDN 4 Bengkalis menyebutkan, karena adanya informasi itu pihaknya bersama tim turun ke sekolah untuk memastikan kondisi sebenarnya.
"Memang benar menu MBG hari itu berupa kuah sate, sayur, telur dan semangka. Saya sudah cek ke sekolah tidak ada laporan soal menu basi. Tapi kalau benar ada, tentu akan kami evaluasi. Ke depan menu seperti ini mungkin tidak bisa lagi diberikan," jelasnya.
Hidayat menambahkan, pihaknya mulai menyiapkan makanan sejak pukul 03.00 WIB sudah diselesai dimasak dan dikemas dalam kompreng atau warah dari stainlist dan mengantarkan ke sekolah pada pagi hari.
"Jadi saat jam istirahat sekolah disantap oleh murid SDN 4 Bengkalis, namun tidak ada yang basi. Mungkin karena aroma sayur toge jika disimpan dalam wadah tertutur mengeluarkan bau kurang enak, maka seolah itu bau sayur basi. Sebenarnya tidak, karena ada sebagian murid yang makan dan ternyata aman," jelasnya.
Sedangkan adanya laporan menu MBG basi hingga dugaan murid keracunan membuat Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan menilai program MBG sejatinya merupakan wujud Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan generasi emas, justru dinodai pengelolaan amburadul.
Ia menyebut laporan makanan basi dan murid yang muntah usai menyantap menu MBG sebagai persoalan serius. "Program ini jelas untuk kesehatan anak-anak kita. Kalau sampai basi, bahkan ada yang keracunan, ini pelanggaran serius. Kami DPRD tidak akan tinggal diam," tegas Hendrik, Selasa (30/9).
Hendrik membeberkan, Standar Operasional Pelayanan (SOP) MBG telah diatur jelas. Proses memasak wajib dimulai pukul 02.00 dini hari, distribusi harus tiba di sekolah maksimal pukul 09.00 WIB, dan seluruh aspek kebersihan menjadi tanggung jawab penuh pelaksana SPPG. Namun, fakta di lapangan menyebut ada dapur yang mulai memasak sejak pukul 21.00 malam, sehingga menu berpotensi basi keesokan paginya. "Kalau SOP dilanggar, jangan heran kalau anak-anak muntah dan tidak mau makan. Ini harus dihentikan. Pihak SPPG jangan main-main dengan kesehatan generasi bangsa," ujarnya.
Tak hanya soal waktu memasak, Hendrik juga menyoroti kompetensi pelaksana MBG. Menurutnya, pengelolaan program sebesar ini harus dijalankan oleh pihak yang memiliki latar belakang gizi atau tata boga, bukan sekadar bermodal proyek. "Jadi SPPG harus punya ahli gizi. Anak-anak butuh nutrisi, bukan masalah kesehatan baru," jelasnya.
Kendati begitu, Hendrik menegaskan, DPRD akan tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat. "Cukup sudah. Jangan sampai ada lagi anak-anak sakit karena makanan gratis yang seharusnya menyehatkan. Kita akan sidak satu per satu dapur MBG," tegasnya.
Editor : Rinaldi