PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam rangka memacu standar pelayanan prima serta membentengi infrastruktur digital dari ancaman siber, jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengikuti kegiatan strategis secara virtual, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan bertajuk Transfer Knowledge mengenai Complaint Handling System, Cyber Security, Penilaian Kinerja Organisasi, dan Pencegahan Maladministrasi ini diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).
Kegiatan yang diinisiasi Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkum RI yang dipusatkan di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Sementara di ruang digital Kanwil Riau, hadir secara terpadu Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean Satria beserta jajaran.
Baca Juga: Pelantikan Pejabat Meranti Kembali Digelar dalam Waktu Dekat, Jabatan Kosong Jadi Prioritas
Agenda nasional ini dibuka secara resmi melalui sambutan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta. Rangkaian kegiatan dirancang secara komprehensif dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan panelis dan pakar multi-sektor yang kompeten di bidangnya.
Pada sesi pertama, para peserta disuguhkan materi mengenai praktik terbaik sistem pengelolaan pengaduan yang dipaparkan langsung oleh perwakilan pakar senior dari BCA. Sesi tersebut mengupas tuntas transformasi pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selanjutnya, penguatan kompetensi digital diteruskan pada sesi kedua dan ketiga yang membedah arsitektur keamanan siber, yang menghadirkan narasumber ahli dari Divisi TI BCA serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada sesi ini membahas strategi mitigasi kerentanan data sistem informasi pemerintah.
Baca Juga: Genjot PAD, Bapenda Rohul Gandeng Kejari Kejar Penunggak Pajak Tak Patuh
Pada sesi siang, pembekalan ditutup dengan pendalaman materi Penilaian Kinerja Organisasi oleh Kementerian PANRB dan strategi Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman RI demi menjamin pemenuhan hak-hak pelayanan masyarakat yang bersih, transparan, dan bebas dari maladministrasi.
Usai mengikuti kegiatan, Rudy Hendra Pakpahan memberikan penegasan mengenai esensi keikutsertaan jajarannya. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemudahan prosedur. Tetapi juga dari seberapa responsif kita dalam mengelola aduan masyarakat serta seberapa aman instrumen digital pendukungnya dari ancaman kejahatan siber.
''Melalui kegiatan transfer knowledge ini, kami harap seluruh jajaran untuk menerapkan strategi penanganan keluhan dan sistem keamanan informasi ini. Ilmu ini harus diimplementasikan secara konkret guna memastikan sistem layanan kelembagaan di wilayah Riau berjalan secara optimal, aman, akuntabel, dan sepenuhnya bebas dari potensi maladministrasi,'' sebut Rudy Hendra.(end)
Editor : Edwar Yaman