JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Desakan kalangan aktivis HAM agar pemerintah meminta maaf terkait kasus kekerasan dan pembantaian massal tahun 1965, ditanggapi dingin oleh pemerintah dengan tidak merespons proses International People Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional yang digelar di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11). Sidang yang diadakan para aktivis HAM sampai Kamis (12/11) tersebut dinilai tidak berdasar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, desakan para aktivis HAM internasional agar pemerintah Indonesia meminta maaf terkait dugaan pelanggaran HAM berat setelah peristiwa G 30/S PKI pada 1965 salah alamat. "Masak pemerintah disuruh minta maaf? Kan yang dibunuh jenderal-jenderal kita," ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (10/11).
JK mengakui, setelah peristiwa G 30/S PKI, memang terjadi kemelut politik di Indonesia. Namun, dia meminta semua pihak objektif bahwa kemelut tersebut dimulai dari aksi pembunuhan para jenderal angkatan darat yang kini menjadi pahlawan revolusi.
"Mereka harus tahu, siapa yang berbuat (lebih, red) dulu?" katanya. Editor : RP Redaksi